Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris akan melaporkan tindakan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang hadir dalam kampanye Donald Trump kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dia pun berharap MKD memberikan sanksi tegas pada pimpinan DPR tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita harapkan ada sanksi yang tegas. Walaupun dengan teguran dari MKD, itu juga saksi yang akan membuat mereka malu," kata Charles, Sabtu (5/9/2015).
Baca juga Hadir Di Kampanye Capres AS, Setya Dan Fadli Dianggap LanggarEtika!!
Politikus Muda PDI Perjuangan Charles Honoris menilai, tidak seharusnya Setya Novanto dan Fadli Zon berada di tengah-tengah acara kampanye Donald Trump. Bahkan yang sangat disayangkan, pin DPR RI masih terpasang di baju Setya Novanto di saat menghadiri acara kampanye itu.
"Itu artinya Setya Novanto diperkenalkan sebagai Ketua DPR. Bukan sebagai pribadinya," tutur Charles Honoris.
Menurut Charles Honoris, Setya dan Fadli berangkat ke Amerika Serikat menggunakan uang negara. Dan sudah tentu kedatangan Setya dan Fadli ke kampanye Donald Trump menyakitkan perasaan bangsa Indonesia.
"Apa yang dilakukan (Setya dan Fadli) di tengah kampanye Donald Trump memalukan rakyat Indonesia," ujar Charles Honoris.
Sumber Tribunnews.com
Selasa, 08 September 2015
Kamis, 03 September 2015
Tak Ada Lagi Pengiriman TKI ke Suriah
KBRI Damaskus kembali memulangkan sebanyak 13 (tiga belas) orang TKW ke Indonesia via Beirut-Lebanon. Para TKW yang dipulangkan tersebut telah berhasil diperjuangkan dan diselesaikan segala permasalahan dan hak-haknya.
“Kepada yang dipulangkan hari ini, hendaklah tidak kembali lagi ke Suriah yang sedang dilanda perang. Masih ribuan orang yang harus kami bantu di sini. Pemerintah RI sudah menghentikan pengiriman tenaga kerja ke sini,” Didi Wahyudi, Kuasa Usaha Ad-Interim (KUAI) Kepala Perwakilan RI di Damaskus memberikan sambutan sebelum melepas kepulangan para buruh migran (28/8).
Dengan keberangkatan sebanyak 13 orang TKW ini, berarti KBRI Damaskus sampai saat ini telah merepatriasi sebanyak 7.827 orang WNI dari Suriah sejak tahun 2011 lalu. Sementara di penampungan sementara (shelter) KBRI Damaskus sampai saat ini masih terdapat sekitar 90 (lima puluh) TKW lagi yang masih sedang diperjuangkan hak-haknya, dan masih terus berdatangan ke shelter KBRI Damaskus.
Didi Wahyudi, mengatakan bahwa misi utama KBRI Damaskus di Suriah adalah perlindungan dan repatriasi WNI. Sejak September 2011, terlebih lagi dengan kondisi keamanan di Suriah yang semakin memburuk, Pemerintah RI telah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja yang dilanjutkan dengan penghentian permanen dan melakukan repatriasi terhadap seluruh WNI di Suriah.
Pemerintah RI telah menetapkan bahwa TKW/PLRT yang masuk setelah masa moratorium sejak September 2011 ke Suriah merupakan korban dari perdagangan orang (Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO).
Jika dibandingkan gelombang sebelumnya, jumlah repatriasi kali ini tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan Pemerintah Suriah mengharuskan setiap TKW membayar tunggakkan asuransi wajib sebelum memperoleh exit permit dari Imigrasi Suriah. Pejabat Protokol Konsuler sekaligus Pejabat Penerangan Sosial Budaya, AM Sidqi mengatakan hal tersebut memerlukan penanganan yang lebih serius dan pembicaraan tingkat tinggi antara Indonesia dan Suriah. "Kami sudah sampaikan laporan ke Jakarta. Diharapkan dalam waktu dekat ada respon positif," ujar Sidqi. Sumber : kemlu.go.id
Disamping itu, Charles Honoris Anggota Komisi I DPR RI menyatakan sepakat dengan keputusan pemerintah atas pemberhentian pengiriman TKI ke Suriah. Bagi dia pentingnya peran Pemerintah Indonesia yang terus mengawal kepulangan TKI di sana adalah langkah baik untuk menyelesaikan segala permasalahan setiap TKI di Suriah serta menyelesaikan hak-hak TKI sebelum bertolak ke tanah air.
Namun, Charles Honoris menyampaikan agar pemerintah harus tetap menjaga hubungan kedua negara dengan saling berkoordinasi serta duduk bersama memecahkan persoalan-persoalan yang ada terkhusus penanganan TKI di Suriah
Senin, 03 Agustus 2015
Charles Honoris Winner
Charles Honoris is a member of the Indonesian House of
Representatives from the Indonesian Democratic Party - Struggle. He was
elected from the DKI Jakarta III electoral district with 96,842 votes
Kamis, 30 Juli 2015
CHARLES HONORIS: Perlu Reformasi Manajemen Alutsista
Charles Honoris, Anggota DPR RI komisi I dari fraksi PDI Perjuangan menjelaskan perlunya reformasi manajemen alutsista di TNI agar tidak terjadinya kecelakaan pesawat hercules.
Berikut ini Hasil wawan cara ekslusif dari tv swasta.
Berikut ini Hasil wawan cara ekslusif dari tv swasta.
Soal Petugas Partai Politik untuk Jokowi, Inilah Kata Charles Honoris
Anggota DPR RI dari F-PDIP Charles Honoris dalam pesan singkat, menjelaskan yang diterima oleh awak media menjelaskan bahwa hal
ini sebenarnya nggak perlu banyak diributkan.
Petugas partai itu seseorang yang diberikan penugasan khusus oleh partai secara organisatoris. Ada yang ditugaskan di eksekutif, legislatif atau distruktural partai.
Menurutnya, petugas partai sebenarnya memiliki konotasi yang berbeda dengan akal sehat masyarakat Indonesia. Kemungkinan besar dalam benark rakyat Indonesia bahwa Jokowi adalah milik bangsa dan negara karena rakyatlah yang memilih
Bagi Charles, partai juga tidak boleh dikerdilkan perannya dalam sistem demokrasi ini. Partai adalah alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan adalah salah satu pilar dalam sebuah demokrasi.
Petugas partai itu seseorang yang diberikan penugasan khusus oleh partai secara organisatoris. Ada yang ditugaskan di eksekutif, legislatif atau distruktural partai.
Menurutnya, petugas partai sebenarnya memiliki konotasi yang berbeda dengan akal sehat masyarakat Indonesia. Kemungkinan besar dalam benark rakyat Indonesia bahwa Jokowi adalah milik bangsa dan negara karena rakyatlah yang memilih
Bagi Charles, partai juga tidak boleh dikerdilkan perannya dalam sistem demokrasi ini. Partai adalah alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan adalah salah satu pilar dalam sebuah demokrasi.
Selasa, 13 Januari 2015
Politisi Muda PDI Perjuangan: Cyrus Mestinya Belajar dari Pengalaman Puskaptis
Masyarakat Indonesia sudah dapat membedakan, mana lembaga survei
abal-abal ataupun objektif dan memiliki agenda setting dalam melakukan
riset.
Termasuk dalam penilaian dari hasil survei Cyrus Network baru-baru ini yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak layak lagi memimpin PDI Perjuangan.
Menurut politisi muda PDI Perjuangan Charles Honoris, hasil survei Cyrus tidak akan menyulut reaksi dari kader PDI Perjuangan jika saja mau belajar dari pengalaman kasus Puskaptis pada Pilpres 2014. "Harusnya Cyrus mau belajar dari Puskaptis," kata Charles Honoris di Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Pada Pilpres 2014 terjadi kehebohan masalah hasil hitung cepat. Puskaptis, salah satu dari empat lembaga survei merilis hasil hitung cepat dengan menempatkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang di Pilpres 2014.
Sedangkan tujuh lembaga survei yang kredibel justru merilis hasil hitung cepat bahwa pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang.
Hasil hitung cepat Puskaptis dipertanyakan objektivitasnya. Bahkan saat itu publik curiga jika hasil survei itu sebagai pesanan. Puskaptis pun dinyatakan sebagai lembaga survei abal-abal karena hasil hitung cepatnya yang menyesatkan.
"Masyarakat sudah memiliki pengalaman di Pilpres 2014 dan bisa membedakan lembaga survei mana yang memiliki agenda setting, jadi-jadian dan yang objektif dan ilmiah," ujar anggota Komisi I DPR Charles Honoris.
Belajar dari kasus Puskaptis itu pula, Charles mempertanyakan apakah Cyrus sudah tergabung dalam asosiasi lembaga survei yang lain atau tidak, sehingga pihak ketiga bisa menilai validasi hasil risetnya.
"Lembaga survei seharusnya membantu proses evolusi kepartaian dengan menanyakan variabel-variabel yang berkaitan dengan pelembagaan partai, bukan sekedar provokasi mengenai nama-nama mana yang dianggap pantas menjadi ketua umum terlebih untuk mengadu domba tokoh-tokoh teras partai, itu bisa dianggap sebagai agenda setting kelompok tertentu," tegas Charles.
Charles Honoris pun berkeyakinan jika Cyrus tidak masuk dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi).
"Dan saya pun yakin Cyrus tidak mau bernasib sama dengan Puskaptis yang dicap buruk oleh publik sebagai lembaga survei abal-abal," demikian Charles Honoris.
Sumber rmol.co
Termasuk dalam penilaian dari hasil survei Cyrus Network baru-baru ini yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak layak lagi memimpin PDI Perjuangan.
Menurut politisi muda PDI Perjuangan Charles Honoris, hasil survei Cyrus tidak akan menyulut reaksi dari kader PDI Perjuangan jika saja mau belajar dari pengalaman kasus Puskaptis pada Pilpres 2014. "Harusnya Cyrus mau belajar dari Puskaptis," kata Charles Honoris di Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Pada Pilpres 2014 terjadi kehebohan masalah hasil hitung cepat. Puskaptis, salah satu dari empat lembaga survei merilis hasil hitung cepat dengan menempatkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang di Pilpres 2014.
Sedangkan tujuh lembaga survei yang kredibel justru merilis hasil hitung cepat bahwa pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang.
Hasil hitung cepat Puskaptis dipertanyakan objektivitasnya. Bahkan saat itu publik curiga jika hasil survei itu sebagai pesanan. Puskaptis pun dinyatakan sebagai lembaga survei abal-abal karena hasil hitung cepatnya yang menyesatkan.
"Masyarakat sudah memiliki pengalaman di Pilpres 2014 dan bisa membedakan lembaga survei mana yang memiliki agenda setting, jadi-jadian dan yang objektif dan ilmiah," ujar anggota Komisi I DPR Charles Honoris.
Belajar dari kasus Puskaptis itu pula, Charles mempertanyakan apakah Cyrus sudah tergabung dalam asosiasi lembaga survei yang lain atau tidak, sehingga pihak ketiga bisa menilai validasi hasil risetnya.
"Lembaga survei seharusnya membantu proses evolusi kepartaian dengan menanyakan variabel-variabel yang berkaitan dengan pelembagaan partai, bukan sekedar provokasi mengenai nama-nama mana yang dianggap pantas menjadi ketua umum terlebih untuk mengadu domba tokoh-tokoh teras partai, itu bisa dianggap sebagai agenda setting kelompok tertentu," tegas Charles.
Charles Honoris pun berkeyakinan jika Cyrus tidak masuk dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi).
"Dan saya pun yakin Cyrus tidak mau bernasib sama dengan Puskaptis yang dicap buruk oleh publik sebagai lembaga survei abal-abal," demikian Charles Honoris.
Sumber rmol.co
Charles Honoris Hadiri Pelantikan Djarot Saiful Hidayat Jadi Wagub
Djarot Saiful Hidayat resmi menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Djarot menjadi DKI 2 setelah diambil sumpahnya dalam pelantikan yang
dilaksanakan di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/12/2014), sekitar pukul
13.15.
Sesuai dengan yang direncanakan, pelantikan Djarot dipimpin langsung oleh Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Prosesi pelantikan didahului dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2014 tentang pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta dengan sisa masa jabatan 2012-2017.
Acara pelantikan Djarot turut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan pimpinan partai tempat Djarot bernaung.
Selain Megawati, hadir pula politisi muda Charles Honoris anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, jajaran Muspida Provinsi DKI Jakarta, mulai dari Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Unggung Cahyono, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sumber kompas.com
Sesuai dengan yang direncanakan, pelantikan Djarot dipimpin langsung oleh Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Prosesi pelantikan didahului dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2014 tentang pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta dengan sisa masa jabatan 2012-2017.
Acara pelantikan Djarot turut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan pimpinan partai tempat Djarot bernaung.
Selain Megawati, hadir pula politisi muda Charles Honoris anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, jajaran Muspida Provinsi DKI Jakarta, mulai dari Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Unggung Cahyono, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sumber kompas.com
Langganan:
Komentar (Atom)