Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : beritasatu

Soal Petugas Partai Politik untuk Jokowi, Inilah Kata Charles Honoris

Anggota DPR RI dari F-PDIP Charles Honoris dalam pesan singkat, menjelaskan yang diterima oleh awak media menjelaskan bahwa  hal ini sebenarnya nggak perlu banyak diributkan.

Petugas partai itu seseorang yang diberikan penugasan khusus oleh partai secara organisatoris. Ada yang ditugaskan di eksekutif, legislatif atau distruktural partai.

Menurutnya, petugas partai sebenarnya memiliki konotasi yang berbeda dengan akal sehat masyarakat Indonesia. Kemungkinan besar dalam benark rakyat Indonesia bahwa Jokowi adalah milik bangsa dan negara karena rakyatlah yang memilih

Bagi Charles, partai juga tidak boleh dikerdilkan perannya dalam sistem demokrasi ini. Partai adalah alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan adalah salah satu pilar dalam sebuah demokrasi.

Politisi Muda PDI Perjuangan: Cyrus Mestinya Belajar dari Pengalaman Puskaptis

Masyarakat Indonesia sudah dapat membedakan, mana lembaga survei abal-abal ataupun objektif dan memiliki agenda setting dalam melakukan riset.

Termasuk dalam penilaian dari hasil survei Cyrus Network baru-baru ini yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak layak lagi memimpin PDI Perjuangan.

Menurut politisi muda PDI Perjuangan Charles Honoris, hasil survei Cyrus tidak akan menyulut reaksi dari kader PDI Perjuangan jika saja mau belajar dari pengalaman kasus Puskaptis pada Pilpres 2014. "Harusnya Cyrus mau belajar dari Puskaptis," kata Charles Honoris di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Pada Pilpres 2014 terjadi kehebohan masalah hasil hitung cepat. Puskaptis, salah satu dari empat lembaga survei merilis hasil hitung cepat dengan menempatkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang di Pilpres 2014.

Sedangkan tujuh lembaga survei yang kredibel justru merilis hasil hitung cepat bahwa  pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang.

Hasil hitung cepat Puskaptis dipertanyakan objektivitasnya. Bahkan saat itu publik curiga jika hasil survei itu sebagai pesanan. Puskaptis pun dinyatakan sebagai lembaga survei abal-abal karena hasil hitung cepatnya yang menyesatkan.

"Masyarakat sudah memiliki pengalaman di Pilpres 2014 dan bisa membedakan lembaga survei mana yang memiliki agenda setting, jadi-jadian dan yang  objektif dan ilmiah," ujar anggota Komisi I DPR Charles Honoris.

Belajar dari kasus Puskaptis itu pula, Charles mempertanyakan apakah Cyrus sudah tergabung dalam asosiasi lembaga survei yang lain atau tidak, sehingga pihak ketiga bisa menilai validasi hasil risetnya.
"Lembaga survei seharusnya membantu proses evolusi kepartaian dengan menanyakan variabel-variabel yang berkaitan dengan pelembagaan partai, bukan sekedar provokasi mengenai nama-nama mana yang dianggap pantas menjadi ketua umum terlebih untuk mengadu domba tokoh-tokoh teras partai, itu bisa dianggap sebagai agenda setting kelompok tertentu," tegas Charles.

Charles Honoris pun berkeyakinan jika Cyrus tidak masuk dalam  Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi).

"Dan saya pun yakin Cyrus tidak mau bernasib sama dengan Puskaptis yang dicap buruk oleh publik sebagai lembaga survei abal-abal," demikian Charles Honoris.
Sumber rmol.co