Pemprov DKI Restui Dana Sisa Kampanye untuk Beli Mobil Transjakarta Cares

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, restui jika dana hasil sisa kampanye para pasangan calon (paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017, digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Salah satunya mobil Transjakarta Cares.

Meskipun, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menegaskan bahwa dana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI.

"Kalau ada sisa dana kampanye itu dilaporkan ke KPUD. Proses kemudian setelah dilaporkan KPU atau diberikan bantuan sah-sah saja kemanapun juga. Termasuk untuk bantu orang miskin atau beli mobil Transjakarta," kata Sumarsono, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).

Lihat gallery : Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan Bersama Charles Honoris di Kelurahan Krendang

Namun, lanjutnya, jika dana telah diberikan maka akan disebut sebagai dana netral.

Tidak diperbolehkan nantinya disebut sebagai dana bantuan dari tim sukses.

"Kalau ada bantuan dikembalikan dan masuk kas negara melalui KPU dan di re-invest. Bukan hanya Transjakarta, siapapun nggak masalah. Kan yang penting indikasi bukan kampanye tapi hibah.

Subtansi ya. Mekanismenya saya pikir nggak seperti itu. Laporkan ke KPU, dan uang dikembalikan ke KPU, setahu saya itu," katanya.

Sebelumnya, Bendahara Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Charles Honoris, mengatakan bahwa sisa dan kampanye nanti akan dialihkan untuk kegiatan sosial atau membeli mobil TransJakarta Cares.

"Ahok pesen sisa dana kampanye nanti untuk digunakan beli TransJakarta Cares atau sumbangan sosial," kata Charles, di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

Transjakarta Cares adalah mobil minibus untuk melayani penyandang disabilitas dan lansia.

Warga cukup menghubungi lewat telepon atau pesan singkat ke Transjakarta Cares.

Nantinya, petugas menjemput warga tersebut menggunakan mobil Transjakarta Cares di kediamannya masing-masing.

Kemudian warga diantar ke halte TransJakarta terdekat kemudian beralih ke bus Transjakarta.

Sementara, Total dana yang terkumpul pada putaran pertama sebesar Rp 60,1 miliar.

Baca juga: AS Punya Presiden Baru, Indonesia Harus Jajaki Kerja Sama Yang Menguntungkan

Terpakai Rp 53,6 miliar. Sisanya Rp 6,5 miliar, namun tidak dapat sepenuhnya bisa digunakan untuk putaran kedua karena belum dilengkapi Surat Pernyataan Penyumpang KPUD.

Sehingga dari Rp 6,5 miliar tersebut sebanyak Rp 1,7 kami kembalikan ke kas negara dan Rp 4,8 miliar untuk putaran kedua.

"Namun, hal tersebut belum diputuskan. Nanti jika kampanye selesai, baru akan kami putuskan akan dipergunakan untuk apa sisa dana kampanye Ahok-Djarot," kata Charles.

Sumber : Wartakota

Usul Tentang Presiden Orang Indonesia Asli, Mustahil Diterima

Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris menilai usul PPP mengamandemen UUD 1945 terutama frasa "Presiden ialah orang Indonesia asli" tidak mungkin diterima Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Fraksi-fraksi nasionalis seperti PDI Perjuangan dan Golkar pasti akan menolak usulan tersebut,” kata Charles melalui pesan singkat, Jumat (7/10).

Charles menilai sangat sulit mendefinisikan siapa orang Indonesia asli karena beragam suku telah ada di Nusantara sejak ratusan tahun lalu.

Proses asimilasi dan akulturasi membuat sulit untuk mendefinisikan asli, kata dia.  Sebaliknya, dia menilai semua warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli.

Bila PPP memaksakan pandangannya, ia melihat partai itu berpotensi dicap rasis sehingga ditinggalkan pemilihnya.

"Kalau rumusan yang diusulkan PPP disetujui, maka mungkin yang bisa menjadi presiden RI hanya Pithecanthropus erectus," kata Charles berseloroh.

Musyawarah Kerja Nasional I PPP pada Rabu (5/10) merekomendasikan amendemen UUD 1945 dengan mengubah klausul pada Pasal 6 ayat (1) tentang syarat calon presiden di mana PPP mengusulkan penambahan kata "asli" dalam pasal itu sehingga berbunyi "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Sumber : charles-honoris.com

Charles PDIP: Nama-Nama Calon Dubes Usulan Jokowi Berkualitas

Presiden Jokowi telah menyerahkan nama-nama calon duta besar kepada DPR untuk diuji kepatutan dan kelayakannya. Surat tersebut sudah diserahkan ke Pimpinan DPR.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menilai nama-nama yang diajukan Jokowi merupakan sosok yang tepat dan mempunyai rekam jejak yang baik.

"Pilihan nama-nama calon Dubes yang diajukan presiden bagus. Banyak tokoh-tokoh berkualitas yang diusulkan kali ini untuk negara-negara yang strategis bagi Indonesia," ujar Charles di Jakarta Sabtu (27/11/2016).

Ia pun menyebut beberapa nama seperti Arifin Tasrif yang diusulkan menjadi Dubes Indonesia untuk Jepang dan politisi Partai Golkar Tantowi Yahya yang diusulkan menjadi Dubes Selandia Baru.

"Pos di Tokyo misalnya akan diisi oleh Arifin Tasrif seorang profesional yang sudah berhasil di beberapa BUMN strategis. Pak Arifin saya yakin bisa meningkatkan investasi Jepang di Indonesia," kata Charles seperti dilansir dari Antara.

"Pak Tantowi Yahya juga yang akan mengisi jabatan dubes di Selandia Baru.  Indonesia bisa banyak belajar dari Selandia Baru dalam mengelola sektor pertanian," lanjut dia.

Selain dua nama itu, Charles juga menyebut nama  Sekjen Kementerian Luar Negeri Kristiarto Legowo sebagai Dubes Indonesia untuk Australia.

"Sebagai Sekjen Kemlu pak Kris sangat piawai dalam pengelolaan keseharian Kemlu. Beliau adalah pribadi yang sangat luwes dan pandai berdiplomasi. Hubungan Indonesia-Australia sangat berwarna. Jadi, penempatan pak Kris sudah tepat," ucap dia.

Ia berharap nama-nama yang akan diajukan dapat menjalankan uji kelayakan yang akan dijalankan di Komisi I DPR RI.

"Saya ucapkan selamat kepada para calon dubes. Dalam waktu dekat Komisi I DPR akan fit and proper test calon dubes sebelum memberi pertimbangan kepada presiden. Semoga semua calon bisa mengikuti prosesnya dengan baik," Charles menandaskan.

Sumber : LIPUTAN6

7 ABK TB Charles Tak Kunjung Dibebaskan, Keluarga Datangi Kemenlu

Charles Honoris, Anggota Komisi 1 DPR RI

Pihak keluarga tujuh Anak Buah Kapal (ABK) Tugboat Charles 001 korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf, mendatangi kantor Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Kedatangan mereka dari Samarinda, Kalimantan Timur, untuk meminta kejelasan upaya pemerintah dalam pembebasan para sandera.

"Tujuan kedatangan keluarga adalah untuk meminta informasi perkembangan terakhir upaya pemerintah dalam membebaskan para sandera," kata Direktur PWNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal.

Selain itu, kedatangan keluarga korban juga untuk menyampaikan permintaan diberikannya pendamping dalam upaya pembebasan tersebut.

Iqbal menjelaskan, ada lima anggota keluarga dari tujuh ABK TB Charles 001 yang datang dan melakukan pertemuan dengannya secara tertutup.
Di antaranya, istri ABK Ismail, Dian Megawati Ahmad.

Kedatangan mereka ke Kemenlu difasilitasi oleh pihak perusahaan kapal dan didampingi oleh anggota Komisi I DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri dan Charles Honoris.

Dalam pertemuan, disepakati bahwa keselamatan sandera menjadi prioritas utama.

Dan diketahui DPR RI juga terus memonitor upaya pemerintah dalam membebaskan sandera.

Dengan begitu, pemerintah akan sangat menghitung setiap langkah yang akan dilakukan dalam pembebasan para sandera.

"Tadi kami juga sampaikan update kondisi seluruh sandera, di mana dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik. Kami mendapat informasi itu langsung melalui koordinasi dengan berbagai pihak di Indonesia maupun Filipina," ujarnya.

Iqbal menambahkan, dari pertemuan juga disepakati saat ini Kemenlu memperkuat komunikasi dan konsolidasi antara pemerintah, DPR, perusahaan dan keluarga, dalam upaya pembebaskan ketujuh sandera.

"Sehingga semua pihak harus bersama-sama untuk bekerjasama, saling konsultasi dan kordinasi untuk melakukan satu strategi yang sama dalam rangka membebaskan ketujuh sandera," katanya.

Tujuh ABK TB Charles disandera kelompok bersenjata di selatan Filipina sejak 22 Juni 2016.

Mereka adalah Ferry Arifin (nahkoda), Ismail (Mualim I), Muhammad Mahbrur Dahri (KKM), Edi Suryono (Masinis II), Muhammad Nasir (Masinis III), Muhammad Sofyan (Oliman) dan Robin Piter (juru mudi).

Sumber : Tribunnews

Anggota Komisi I Minta Aparat TNI Pahami Tugas Dan Fungsinya

Penggunaan personel prajurit TNI di luar tugasnya seperti merazia kendaraan atau truk yang mengangkut beras dan gabah sangat disesalkan. Tindakan itu dinilai melanggar UU TNI.

"Tindakan itu ngawur dan jelas melanggar UU TNI. Dalam melaksanakan fungsinya TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara bukan untuk merazia truk pengangkut beras dan gabah seperti yang terjadi di Pinrang," kata Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris di Jakarta, Senin (2/5).

Hal tersebut ditegaskan politisi PDI Perjuangan menyikapi kasus yang terjadi Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Pada Sabtu (30/4) lalu, belasan kenderaan pengangkut beras dan gabah ditahan di depan kantor Bulog. Lamajjakkang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Beras dan gabah yang diangkut dalam truk ditahan belasan anggota TNI dari jajaran Kodim dan Korem atas permintaan Bulog karena alasan tidak bisa dijual diluar karena serapan perusahaan BUMN ini hingga saat ini belum terpenuhi.

Terkait pelibatan prajurit TNI tersebut, Danramil Koramil 1404-4 Paleteang Kapten Sudirman mengatakan, razia tersebut merupakan perintah langsung pimpinan agar gabah dari Pinrang tidak dijual keluar dari Bumi Lasinrang.

Menurut Charles, tindakan Bulog setempat tidak dibenarkan. Sebab prajurit TNI‎ sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sedangkan sebagai alat pertahanan negara, dia mengatakan TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Selain itu,TNI juga sebagai ‎ penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan‎ pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Charles meminta seluruh lembaga negara tak terkecuali badan-badan lainnya, memahami tugas dan fungsi utama prajurit TNI tersebut dan tidak memanfaatkan untuk keperluan lain di luar tugasnya tersebut.

"Semua ‎komponen negara, termasuk lembaga dan badan negara memahami tugas prajurit TNI dan tidak memanfaatkan mereka untuk hal-hal di luar tugasnya yang justru dapat merusak profesionalisme prajurit TNI yang terus dibangun," katanya.

Sumber : beritasatu.com

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : beritasatu

Charles Honoris Siap Perjuangkan Kebebasan Beragama

Charles Honoris dan Irene Charles Honoris

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris mengatakan siap berjuang sepenuhnya untuk membela kebebasan beragama di Indonesia.

“Saya akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebebasan beragama, pluralisme, dan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia,” ucap dia kepada satuharapan.com saat ditemui usai mengikuti sidang paripurna Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD RI terpilih periode 2014-2019, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Ia menambahkan hal tersebut merupakan harga mati yang harus dipertahankan di Indonesia.

Meski begitu, Charles yang merupakan pemeluk agama Kristen Protestan mengungkapkan dirinya tidak hanya berjuang membela kaum nasrani, namun ia tetap berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama dari daerah pemilihannya DKI Jakarta.

“Saya akan tetap berjuang untuk keadilan seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan begitu semua komunitas akan mendapat keuntungan yang sama,” kata dia.

Sebagai perwakilan Anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta, lanjut Charles, ia berkomitmen untuk tidak mengambil gaji untuk kepentingan pribadi. “Lima tahun ke depan saya sudah mendirikan rumah aspirasi atau konstituen, nanti ke depannya semua pengeluaran untuk program pemberdayaan di daerah pemilihan akan dilaporkan secara terbuka di situs internet atau di rumah konstituen kita,” kata dia.

PDIP Siap Bersaing

Politisi PDIP itu juga berkomentar terkait peta politik yang terjadi saat ini, yakni antara Koalisi Merah Putih dan koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, waktu akan menyadarkan seluruh Anggota DPR RI untuk mementingkan kepentingan rakyat dibanding keperluan elit-elit politik.

“Artinya akan ada beberapa partai yang bergabung dengan kita di Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, PKB, Hanura, dan NasDem, red),” ujar Charles.

Ia pun mengungkapkan partai tempatnya bernaung siap bersaing dalam pemilihan Ketua DPR RI dan pimpinan-pimpinan komisi, meskipun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sudah terbentuk.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
SATUHARAPAN
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/legislator-baru-pdip-siap-perjuangkan-kebebasan-beragama

Charles Honoris Resmi Dilantik Jadi Anggota DPR RI 2014-2019

Charles Honoris, putra kelima dari pengusaha Nasinoal Luntungan Honoris, Charles Honoris telah resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, 1 Oktober 2014, di Gedung Nusantara, Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kader Muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  sebagai Pengusaha muda merebut kemenangan pada pemilihan 9 july lalu, Charles mendapat suara terbanyak di daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III dengan 96.842 suara mengalahkan seniornya Effendi Simbolon dan Ketua DPR RI Marzuki Alie.


Diketahui, anggota DPR terpilih berjumlah 560. Sementara anggota DPD berjumlah 132 orang. Sedangkan anggota MPR gabungan dari jumlah anggota DPR dan DPD, sehingga berjumlah 692 orang. Kendati demikian, khusus anggota DPR hanya 555 anggota baru yang dilantik. Soalnya, lima orang yang tidak ikut dilantik tersandung kasus hukum


Kelima anggota dewan periode 2014-2109 yang batal dilantik, pertama, Jero Wacik. Politisi Partai Demokrat itu terganjal lantaran berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Jero di kementerian itu menjabat Menteri ESDM.

Kedua, Idham Samawi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan klub sepak bola Persiba Bantul.  Ketiga, Herdian Koosnadi. Politisi PDIP itu tersandung kasus dugaan korupsi proyek alat kesehatan  di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan. Kasusnya kini ditangani Kejaksaan Tinggi Banten.

Keempat, Jimmy Demianus Ijie. Politisi PDIP  yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Papua Barat itu menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, terkait peminjaman dana sebesar Rp22 miliar dari PT Padoma pada 2010 silam. Kelima, Iqbal Wibisono. Politisi Partai Golkar itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan bantuan sosial di Provinsi Jawa Tengah.

Tag: Charles Honoris, Pelantikan DPR RI, Anggota DPR RI 2014-2019, Wkipedia

Charles Honoris Pertanyakan Kekecewaan SBY terkait UU Pilkada

Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris angkat suara terkait hasil rapat paripurna  terkait RUU Pilkada yang dimenangkan oleh kubu Koalisi Merah Putih. Kekalahan kubu  yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung dari kubu yang pro pemilihan melalui DPRD, ia anggap sama saja dengan mencederai aspirasi rakyat.

"Demokrasi kita sedang berkabung karena para wakil rakyat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mementingkan kepentingan elit politik dan sudah mencederai aspirasi rakyat," ujar Charles, Jumat (26/9/2014).

"Sikap fraksi Partai Demokrat khususnya sangat mengecewakan. Mencuci tangan seperti pontius pilatus dan membiarkan pembantaian terhadap kedaulatan rakyat.Semoga rakyat bisa melihat siapa saja wakil rakyat yang sudah melakukan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, setelah walkout, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengadakan rapat di kantor fraksi lantai 9, Gedung Nusantara 1 DPR, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Namun usai rapat, tidak ada satupun anggota fraksi Demokrat yang keluar dari kantornya. Para staf dan pihak keamanan yang bekerja di lingkungan fraksi partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pun menutup rapat-rapat informasi jalannya pertemuan tersebut dan keberadaan anggota fraksi Demokrat.

"Saya gak tahu mas, kantor sudah kosong, sudah pada pulang tadi," ujar salah seorang di pintu masuk kantor Fraksi Demokrat.

Para wartawan yang sudah menunggu lama tidak percaya begitu saja. Mereka akhirnya memberanikan diri masuk ke kantor fraksi Demokrat. Setelah masuk ternyata, para anggota fraksi secara bergiliran meninggalkan kantor fraksi melalui pintu belakang.

Ketika ditanya mengenai jalannya sidang dan langkah keputusan yang diambil fraksi, mereka yang kepergok meninggalkan gedung tersebut enggan berkomentar. Mereka hanya melontarkan senyuman kepada para wartawan.

Dari rombongan anggota fraksi Demokrat yang meninggalkan kantor secara sembunyi-sembunyi, tidak tampak batang hidung Ibas yang menggagas rapat tertutup tersebut. Para wartawan hanya melihat sejumlah Paspampres yang bergegas turun menggunakan lift belakang.

Aksi saling kejar sempat terjadi melihat Paspampres turun. Para wartawan mencoba mengikuti melalui lift berbeda. Turun ke lantai delapan para wartawan tidak menemukan Ibas. Begitu juga setelah menyisir setiap lantai, hasilnya nihil.

Para anggota fraksi Demokrat seperti ketakutan menghadapi media. Mereka emoh menjelaskan alasan langkah walkout yang mereka lakukan dalam sidang paripurna.

Salah satu anggota Fraksi Demokrat yang enggan disebutkan namanya, hanya mengatakan pertemuan tersebut dilakukan di ruangan Fraksi Demokrat Nurcahyo.

"Nanti saja saya tidak mau komentar, hanya saja pertemuan di ruangan Nurcahyo. Seharusnya ada juga Agus Hermanto dan Jhonny Allen Marbun," ujarnya.
Sumber: Tribunnews
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/26/charles-honoris-fraksi-demokrat-seperti-pontius-pilatus

Charles Honoris: Aset Bangsa Kita Bukan SDA tapi SDM

Anggota DPR RI terpilih 2014-2019 dari dapil Jakarta III, Charles Honoris mengungkapkan aset terbesar bangsa bukan sumber daya alam (SDA), melainkan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM merupakan sebuah keniscayaan.

Aset terbesar bangsa kita bukan terletak pada SDA tapi SDM. SDM di Indonesia jumlahnya ratusan juta. Ini yang harus diberdayakan, kata Charles politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang meraup suara dari dapil Jakarta III 96.842 suara.

Menurutnya, SDM dapat mendorong percepatan pembangunan dalam negeri. Khususnya, dalam menciptakan produk domestic berkualitas. Kalau produk dalam negeri bisa kita utamakan, maka negara ini dapat berkembang lebih maju lagi, cetus putra pengusaha Nasional Luntungan Honoris ini.

Pada bagian lain, dia berharap adanya penguatan usaha-usaha dalam negeri. Kita mesti bisa buat persaingan yang adil. Pembatasan impor harus tetap ada, karena kita belum siap bersaing. Namun yang diutamakan adalah kepentingan dalam negeri, pungkasnya.

Selain itu, masih kata dia, pembenahan infrastuktur juga sebuah kewajiban dan mengembangkan perdagangan dan usaha kecil menengah (UKM). Pasalnya, sampai dengan sekarang Indonesia seperti kekurangan pengusaha.

Saya siap ditempatkan di komisi berapapun di DPR nanti. Tetapi, kalau boleh saya ingin fokus dalam bidang perdagangan dan UKM. UKM bisa dorong roda perekonomian menjadi luar biasa, tegas Ketua Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta ini.

CHARLES HONORIS: DPR Adalah Pengabdian, Bukan Pekerjaan

Anggota DPR RI terpilih 2014-2019 Charles Honoris adalah Lelaki yang terlahir dari keluarga pengusaha ini memang semenjak kecil menyukai hal yang menyangkut politik dan kenegaraan. Ia sangat gemar membaca, menulis dan mengoleksi buku tentang sejarah para negawaran dan pahlawan. Charles menyelesaikan pendidikan tingginya di bidang politik dan hukum di Tokyo, Jepang.

Pengusaha muda yang telah dipercaya menjadi Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta (Sayap PDI Perjuangan) pada Pemilu Legislatif 2014 lalu berhasil menjadi Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan 3 DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) dari PDI Perjuangan.

Baginya, menjadi anggota Dewan itu adalah pengabdian, bukan pekerjaan! Charles Honoris  telah berkomitmen untuk mengkontribusikan seluruh gajinya sebagai anggota DPR jika terpilih nanti untuk melakukan program-program pemberdayaan masyarakat di daerah pemilihannya, serta menyatakan diri untuk tidak korupsi.

“Saya akan berjuang keras untuk merubah stigma di masyarakat bahwa politisi identik dengan korupsi. Dengan profesi saya, saya sudah punya cukup  modal hidup,” ujarnya.

Charles Honoris: Penentu kebijakan Demokrat dipertanyakan

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan sikap politik Partai Demokrat. Siapa penentu arah kebijakan fraksi partai berlambang segitiga Mercy itu.

Hal itu disampaikan politikus PDI Perjuangan, Charles Honoris, menyikapi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku kecewa atas manuver Fraksi Partai Demokrat di DPR saat voting RUU Pilkada.

"Siapa sesungguhnya penentu arah kebijakan Fraksi Partai Demokrat? Apakah SBY sebagai ketua umum atau pimpinan Fraksi Demokrat tanpa konsultasi dan sepengetahuan dari DPP partai?" ujar Charles di Jakarta, hari ini.

Charles berpendapat, SBY selaku ketua umum partai, seharusnya memperjelas sikap anak buahnya tersebut, bila memang benar langkah walk out tak seizin dirinya.

Dengan demikian, lanjut Charles, rakyat tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi politik yang telah merampas kedaulatan rakyat.

"SBY sebagai ketua umum dan wajah dari Partai Demokrat harus memperjelas hal ini agar rakyat tahu," tuturnya.

Charles Honoris Pertanyakan Kekecewaan SBY terkait RUU Pilkada

Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) kecewa terhadap hasil sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Namun, banyak pihak mempertanyakan kekecewaan Ketua Umum Partai Demokrat itu. Salah satunya, politikus PDI Perjuangan, Charles Honoris.

Anggota DPR RI terpilih dari Dapil DKI Jakarta III itu berpendapat, kekecewaan Presiden SBY atas manuver walk out Fraksi Partai Demokrat saat Rapat Paripurna menentukan RUU Pilkada itu, justru menimbulkan pertanyaan.

"Siapa sesungguhnya penentu arah kebijakan Fraksi Partai Demokrat? Apakah SBY sebagai Ketua Umum atau pimpinan Fraksi Demokrat tanpa konsultasi dan sepengetahuan dari DPP partai?" kata Charles, dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews, Sabtu 27 September 2014.

Menurut Charles, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tidak mungkin SBY tidak tahu aksi walk out yang dilakukan fraksinya di DPR.

Sebab, walk out yang dilakukan Fraksi Demokrat mengakibatkan hasil voting RUU Pilkada dimenangkan fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

"SBY sebagai Ketua Umum dan Partai Demokrat harus memperjelas hal ini agar rakyat tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi politik yang telah merampas kedaulatan rakyat," kata Charles.

Kekecewaan SBY diungkapkan dalam jumpa pers yang dilakukan di Hotel Willard Intercontinental, Washington DC, Kamis 25 September 2014 pukul 09.00 waktu setempat atau Jumat, 26 September 2014 pukul 08.00 WIB.

Dikutip dari akun Twitter VOA Indonesia, SBY kecewa dengan proses voting dan hasil keputusan sidang semalam.

"Saya kecewa dengan hasil dan proses politik di DPR, tetapi saya tetap menghormatinya," ujar SBY. [Baca: Pilkada Lewat DPRD, SBY: Saya Kecewa]

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyampaikan alasan fraksinya melakukan aksi walk out. Kata Syarief, Fraksi Demokrat tidak mendapat dukungan saat berada di lobi fraksi.

"Sebenarnya, semalam itu kami dalam posisi sangat sulit karena untuk menggolkan sepuluh poin saat perbaikan UU pemilih langsung di lobi fraksi tak didukung," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 26 September 2014.

Sumber: Viva
http://politik.news.viva.co.id/news/read/542623-politikus-pdip-pertanyakan-kekecewaan-sby-soal-uu-pilkada

Charles Honoris menuju Indonesia Baru

Lahir di jakarta, pada tanggal 23 Juli 1984 ini adalah calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada pemilihan umum tahun 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan DKI Jakarta III.

Pada pemilu legislatif 2014, ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik IIndonesia (DPR RI) pada masa periode 2014-2019 dengan meraih suara sebanyak 96.842 di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Lelaki yang terlahir dari keluarga pengusaha ini memang semenjak kecil menyukai hal yang menyangkut politik dan kenegaraan. Ia sangat gemar membaca, menulis dan mengoleksi buku tentang sejarah para negawaran dan pahlawan. Charles menyelesaikan pendidikan tingginya di bidang politik dan hukum di Tokyo Jepang.

Pengusaha muda yang kini dipercaya menjadi Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta (Sayap PDI Perjuangan) ini, pada Pemilu Legislatif 2014 maju menjadi Calon Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan 3 DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) dari PDI Perjuangan.
Sebagai pengusaha muda dan sekaligus politisi, Charles setiap hari juga bekerja keras dan terus mengumpulkan aspirasi warga Jakarta. Harapannya, ia mampu mewakili warga Jakarta untuk menjadi Anggota DPR RI 2014-2019.

Charles Honoris telah berkomitmen untuk mengkontribusikan seluruh gajinya sebagai anggota DPR jika terpilih nanti untuk melakukan program-program pemberdayaan masyarakat di daerah pemilihannya, serta menyatakan diri untuk tidak korupsi. Bagi Charles, menjadi Anggota DPR itu adalah pengabdian. Bukan pekerjaan. Maka itu, sejak ia masuk dunia politik, Charles terus belajar dan telah melakukan usaha-usaha pengabdian. Setiap hari sepulang kerja ia menyempatkan untuk menyusuri kampung-kampung dan menemui warga Jakarta. Ia banyak bertanya dan mendengarkan keluhan warga Jakarta. Dan Charles siap membawa suara warga Jakarta (yang diwakilinya) untuk diperjuangkan di Senayan nanti.

Charles Honoris berkomitmen untuk menyuarakan kepentingan masyarakat apabila dipercaya sebagai anggota DPR RI oleh warga Jakarta. Ia juga menyiapkan diri bekerjasama secara terbuka dengan warga Jakarta. Oleh karena itu, Charles sangat berharap warga Jakarta memilih dirinya pada Pemilihan Legislatif, 9 April 2014.

Beliau bernama lengkap Charles Honoris yang kini telah menikah dengan Irene Bertina Irawan. Ia bertempat tinggal di jalan Duri Utama Raya No. 20 RT 03 RW 07 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat.

Riwayat Pendidikan
Christ Church Grammar School, Australia 2001
International Christian University, Tokto 2007

Riwayat Pekerjaan
Associate, Hanafiah Ponggawa dan Patner 2007-2009
Direktur, PT. Foton Mobilindo 2009
Vice President, PT. Modernland Realty Tbk, 2012

sumber: Bijaks

Tag: Charles Honoris