Charles Honoris Hadiri Pelantikan Djarot Saiful Hidayat Jadi Wagub

Djarot Saiful Hidayat resmi menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Djarot menjadi DKI 2 setelah diambil sumpahnya dalam pelantikan yang dilaksanakan di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/12/2014), sekitar pukul 13.15.

Sesuai dengan yang direncanakan, pelantikan Djarot dipimpin langsung oleh Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Prosesi pelantikan didahului dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2014 tentang pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta dengan sisa masa jabatan 2012-2017.
Acara pelantikan Djarot turut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan pimpinan partai tempat Djarot bernaung.

Selain Megawati, hadir pula politisi muda Charles Honoris anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, jajaran Muspida Provinsi DKI Jakarta, mulai dari Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Unggung Cahyono, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sumber kompas.com

Kemenlu Diharuskan Melayangkan Protes ke Singapura Karena Ajak WNI Ikut Wamil

Dua orang WNI yang tinggal di Singapura mengikuti wajib militer (wamil) di Singapura. Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diminta untuk melayangkan protes ke pemerintah Singapura karena menerima WNI untuk ikut kegiatan wajib militer.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan, sangat disayangkan adanya WNI yang ikut kegiatan wajib militer di Singapura. Hal ini jelas akan mengakibatkan status pria yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

"Kami sangat menyayangkan adanya WNI yang ikut wajib militer di Singapura. Tentunya dari segi aturan sudah jelas bahwa WNI yang ikut wamil di negara lain dapat kehilangan kewarganegaraannya," ujar Charles Honoris dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Rabu (12/11/2014).

Dua orang WNI tersebut berstatus permanent resident (PR) di Singapura. Namun semestinya pemerintahan Singapura juga tidak bisa seenaknya menerima orang yang berstatus kewarganegaraan asing untuk ikut wajib militer. KBRI juga diminta untuk aktif menjelaskan jika WNI dilarang ikut wajib militer di negara asing.

"Memang ada aturan di Singapura bahwa semua Permanent Resident Singapura, terlepas dari kewarganegaraan yang bersangkutan diwajibkan ikut wamil disana. Kemenlu harus mengirimkan surat protes ke pemerintah Singapura untuk tidak memaksa WNI yang ada disana untuk ikut wajib militer," ucap Charles Honoris.

"Selain itu pihak KBRI juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada WNI di luar negeri untuk tidak ikut wajib militer atau kegiatan militer negara lain. Kalau kata Bung Karno lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang," tambah Charles.

Dua Pria yang masih berstatus WNI diketahui ikut wajib militer Singapura. Keduanya merupakan permanent resident Singapura. Keduanya diketahui ikut Wamil saat latihan gabungan dengan TNI di Magelang, Jawa Tengah. "Ada dua warga negara kita yang ikut Wamil di Indonesia, ketahuannya pas latihan gabungan dengan TNI," terang Direktur Perlindungan TKI dan BHI Kemlu, Krisna Djaelani, Rabu (12/11).

Menurut Krisna, peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu ini sudah ditangani. "Kalau berdasarkan peraturan di Singapura permanent resident mempunyai hak dan kewajiban sama dengan warga negara asli. Jadi ada kewajiban mereka ikut wajib militer," jelas Krisna.

Krisna menjelaskan, sesuai aturan yang ada di Indonesia, WNI yang ikut wajib militer atau bergabung dengan tentara negara lain maka akan hilang kewarganegaraannya.

"Otomatis hilang kewarganegaraannya. Sekarang kita sedang melakukan kerjasama dengan Kemenkum HAM. Ini ranah dari Kemenkum HAM," tutup Krisna.

Sumber Detik

Charles Honoris News: Konflik Polri-TNI Terkait Kurangnya Kesejahteraan

Komisi I, Charles Honoris komentari kerusuhan TNI vs Polri di Batam

INSIDEN kekerasan antara oknum anggota TNI versus oknum anggota Polri di Batam disayangkan. Kekerasan itu tidak akan terjadi dan terus berulang, jika prajurit TNI dan anggota Polri  hidup sejahtera.

"Kita tentunya tidak mentolerir terjadinya aksi kekerasan seperti itu yang hanya menodai kepercayaan rakyat kepada dua institusi tersebut,"kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris kepada wartawan, (Kamis, 20/11).

Politisi muda PDI Perjuangan itu sangat menyesalkan konflik yang terjadi antara dua institusi negara yang menjadi garda terdepan pertahanan dan keamanan negara itu.

"Terjadinya konflik seperti itu di Batam menurut hebat kami berkaitan dengan kesejahteraan para anggota baik dari TNI maupun Polri yang tidak memadai,"ujar Charles yang juga Ketua DPD DKI Taruna Merah Putih ini.

‎Sebagai anggota DPR baru periode 2014-2019 dan dipercaya Fraksi PDI Perjuangan untuk bertugas di Komisi I, yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan, Charles bertekad mendorong peningkatan anggaran demi terpenuhinya kesejahteraan personil TNI dan Polri.

Namun demikian, Charles Honoris mengapresiasi langkah-langkah yang diambil pejabat setempat seperti Wakil GUbernur Kepulauan Riau, Kapolda dan Pangdam yang turun langsung ke lapangan untuk mengupayakan penyelesaian.

"Tentunya sebagai anak bangsa, kita tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi,"ujar Charles.

Sumber Jurnas

- See more at: http://www.jurnas.com/news/159239/DPR-Konflik-Polri-TNI-Terkait-Kurangnya-Kesejahteraan----2014/1/News/Politik-Keamanan#sthash.oR0sMLxM.dpuf