PDI-P: Pernyataan Prabowo Mengada-Ada...

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Charles Honoris mempertanyakan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bantuan pemerintah RI untuk kaum Rohingya adalah pencitraan.

"Statement Prabowo mengada-ada dan tidak berdasar. Pemerintahan Jokowi sedang melakukan segala upaya yang dimungkinkan untuk segera menghentikan siklus kekerasan di Rohingya," kata Charles kepada Kompas. com, Minggu (17/9/2017).

Charles menegaskan, Presiden Joko Widodo sudah mengirim Menlu Retno Marsudi untuk menemui baik petinggi sipil maupun militer di Myanmar. Di forum-forum internasional, pemerintah juga berupaya menggalang komunitas internasional untuk memberi tekanan kepada Myanmar agar kekerasan harus segera dihentikan. Bantuan kebutuhan pokok juga sudah dikirimkan.

"Lalu saya ingin kembali bertanya kepada Pak Prabowo apa yang harus dikerjakan pemerintah agar tidak disebut pencitraan?" kata Charles.

Baca juga : Tak Rela Prabowo Tuding Jokowi Pencitraan Soal Rohingya

"Apakah harus mengirim pesawat tempur untuk mengebom Yangon? Apakah harus mengirimkan prajurit TNI ke Myanmar untuk melakukan invasi militer? Atau apa?" tambah dia.

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, Myanmar adalah negara berdaulat. Oleh karena itu, intervensi militer harus melalui mekanisme hukum internasional seperti resolusi Dewan Keamanan PBB.

Oleh karena itu, pemerintah tak bisa bergerak sembarangan. Pemerintah sedang berupaya maksimal melalui opsi-opsi yang tersedia untuk menghentikan siklus kekerasan di Myanmar.

"Saya berharap tidak ada pihak-pihak yang menggunakan cara-cara murahan seperti menunggangi isu Rohingya untuk mendegradasi kerja-kerja pemerintahan Jokowi-JK," ucap Charles.

Baca juga : Prabowo Sebut Bantuan Pemerintah Pencitraan, PDIP: TidakMendasar

Prabowo sebelumnya menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk warga etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar adalah bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.

"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional," kata Prabowo di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Padahal menurut Prabowo, langkah yang bisa dilakukan Pemerintah untuk membantu Rohingya adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani di dunia.

"Percaya sama saya, kalau kita kuat kaum Rohingya kita bantu, kita beresin. Kita harus kuat untuk bantu orang lemah, tidak bisa lemah bantu lemah, miskin bantu miskin," tambah dia.

Sumber : Kompas

Politikus PDIP Minta Polri Bongkar Jaringan Lain Setelah Saracen

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta kepolisian membongkar jaringan penyebar isu SARA lainnya yang serupa dengan grup Saracen. Dia mengatakan masih ada puluhan ribu situs hoax yang digunakan untuk penyerangan terkait pemilu.

"Saya mendapatkan informasi bahwa ada jutaan akun dan puluhan ribu situs hoax yang sudah disiapkan untuk menghadapi perhelatan politik di tahun 2018 dan 2019," ujar Charles dalam keterangan tertulis, Jumat (25/8/2017).

Charles menuturkan hal tersebut dapat mengancam persatuan bangsa karena bisa memecah belah suara rakyat.

"Tentunya hal ini dapat mencederai iklim demokrasi yang sehat menjelang pilkada dan pemilu, dan lebih lagi mengancam persatuan bangsa," kata Charles.

Baca juga: Charles PDIP Apresiasi Polri Tangkap Sindikat Saracen

Politikus PDIP itu meminta Polri bisa mengungkap dan menangkap jaringan-jaringan lainnya. Sebab, menurut Charles, penyebaran hoax dan ujaran kebencian adalah pelanggaran pidana yang mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Oleh karena itu, saya berharap Polri terus melanjutkan pengungkapan dan penangkapan jaringan-jaringan lain yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoax di media sosial," ucapnya.

Menurut Charles, ujaran kebencian dapat memicu konflik horizontal. Juga memperbanyak masyarakat melakukan radikalisme, bahkan aksi terorisme.

"Oleh karena itu, ujaran kebencian harus kita lawan bersama. Ditunggu pengungkapan dan penangkapan selanjutnya," tutur Charles.

Sebelumnya, polisi menangkap tiga pelaku berinisial JAS, MFT, dan SRN. Mereka dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 22 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan/atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman 4 tahun penjara.

Kepolisian menyebut kelompok Saracen sering menawarkan jasa untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial. Setiap proposal mempunyai nilai hingga puluhan juta rupiah.

Sumber: Detik

Pemprov DKI Restui Dana Sisa Kampanye untuk Beli Mobil Transjakarta Cares

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, restui jika dana hasil sisa kampanye para pasangan calon (paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017, digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Salah satunya mobil Transjakarta Cares.

Meskipun, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menegaskan bahwa dana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI.

"Kalau ada sisa dana kampanye itu dilaporkan ke KPUD. Proses kemudian setelah dilaporkan KPU atau diberikan bantuan sah-sah saja kemanapun juga. Termasuk untuk bantu orang miskin atau beli mobil Transjakarta," kata Sumarsono, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).

Lihat gallery : Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan Bersama Charles Honoris di Kelurahan Krendang

Namun, lanjutnya, jika dana telah diberikan maka akan disebut sebagai dana netral.

Tidak diperbolehkan nantinya disebut sebagai dana bantuan dari tim sukses.

"Kalau ada bantuan dikembalikan dan masuk kas negara melalui KPU dan di re-invest. Bukan hanya Transjakarta, siapapun nggak masalah. Kan yang penting indikasi bukan kampanye tapi hibah.

Subtansi ya. Mekanismenya saya pikir nggak seperti itu. Laporkan ke KPU, dan uang dikembalikan ke KPU, setahu saya itu," katanya.

Sebelumnya, Bendahara Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Charles Honoris, mengatakan bahwa sisa dan kampanye nanti akan dialihkan untuk kegiatan sosial atau membeli mobil TransJakarta Cares.

"Ahok pesen sisa dana kampanye nanti untuk digunakan beli TransJakarta Cares atau sumbangan sosial," kata Charles, di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

Transjakarta Cares adalah mobil minibus untuk melayani penyandang disabilitas dan lansia.

Warga cukup menghubungi lewat telepon atau pesan singkat ke Transjakarta Cares.

Nantinya, petugas menjemput warga tersebut menggunakan mobil Transjakarta Cares di kediamannya masing-masing.

Kemudian warga diantar ke halte TransJakarta terdekat kemudian beralih ke bus Transjakarta.

Sementara, Total dana yang terkumpul pada putaran pertama sebesar Rp 60,1 miliar.

Baca juga: AS Punya Presiden Baru, Indonesia Harus Jajaki Kerja Sama Yang Menguntungkan

Terpakai Rp 53,6 miliar. Sisanya Rp 6,5 miliar, namun tidak dapat sepenuhnya bisa digunakan untuk putaran kedua karena belum dilengkapi Surat Pernyataan Penyumpang KPUD.

Sehingga dari Rp 6,5 miliar tersebut sebanyak Rp 1,7 kami kembalikan ke kas negara dan Rp 4,8 miliar untuk putaran kedua.

"Namun, hal tersebut belum diputuskan. Nanti jika kampanye selesai, baru akan kami putuskan akan dipergunakan untuk apa sisa dana kampanye Ahok-Djarot," kata Charles.

Sumber : Wartakota

Usul Tentang Presiden Orang Indonesia Asli, Mustahil Diterima

Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris menilai usul PPP mengamandemen UUD 1945 terutama frasa "Presiden ialah orang Indonesia asli" tidak mungkin diterima Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Fraksi-fraksi nasionalis seperti PDI Perjuangan dan Golkar pasti akan menolak usulan tersebut,” kata Charles melalui pesan singkat, Jumat (7/10).

Charles menilai sangat sulit mendefinisikan siapa orang Indonesia asli karena beragam suku telah ada di Nusantara sejak ratusan tahun lalu.

Proses asimilasi dan akulturasi membuat sulit untuk mendefinisikan asli, kata dia.  Sebaliknya, dia menilai semua warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli.

Bila PPP memaksakan pandangannya, ia melihat partai itu berpotensi dicap rasis sehingga ditinggalkan pemilihnya.

"Kalau rumusan yang diusulkan PPP disetujui, maka mungkin yang bisa menjadi presiden RI hanya Pithecanthropus erectus," kata Charles berseloroh.

Musyawarah Kerja Nasional I PPP pada Rabu (5/10) merekomendasikan amendemen UUD 1945 dengan mengubah klausul pada Pasal 6 ayat (1) tentang syarat calon presiden di mana PPP mengusulkan penambahan kata "asli" dalam pasal itu sehingga berbunyi "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Sumber : charles-honoris.com

Charles Honoris Sayangkan Bentrokan Sersenjata di Batam

Bentrokan/Ilustrasi/IST

Skalanews - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris sangat menyesalkan terjadinya insiden bentrok bersenjata antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi Batam Kepulauan Riau.

"Insiden itu dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga TNI dan Polri," kata Charles Honoris di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan oknum anggota dari dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara justru beberapa kali terlibat aksi kekerasan.

Ia menilai, TNI dan Polri sebagai lembaga negara yang penjaga pertahanan dan keamanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya anggota dapat memberikan contoh teladan bagi masyarakat awam.

Charles memperkirakan, insiden kekerasan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi berulang kali ini terkait dengan kesejahteraan anggota dari dua institusi negara tersebut yang maish kurang memadai.

 Karena itu, Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini menyatakan, akan berusaha untuk mendorong peningkatan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan prajurit melalui APBN Perubahan tahun 2015.

 "Jika anggaran kesejahteraan prajurit ditingkatkan, saya harapkan tidak ada lagi bentrik di antara prajurit TNI dan anggota Polri," katanya.

 Di sisi lain, Charles juga mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pangdam, dan Kapolda Riau yang bertindak cepat menghentikan insiden bentrokan di lokasi kejadian.

Insiden bentrokan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri terjadi di Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (19/11) malam. (ant/mar)

Sumber: Skalanews, Antaranews
http://skalanews.com/berita/detail/199849/Legislator-Sesalkan-Bentrokan-Sersenjata-di-Batam

Charles Honoris News: Konflik Polri-TNI Terkait Kurangnya Kesejahteraan

Komisi I, Charles Honoris komentari kerusuhan TNI vs Polri di Batam

INSIDEN kekerasan antara oknum anggota TNI versus oknum anggota Polri di Batam disayangkan. Kekerasan itu tidak akan terjadi dan terus berulang, jika prajurit TNI dan anggota Polri  hidup sejahtera.

"Kita tentunya tidak mentolerir terjadinya aksi kekerasan seperti itu yang hanya menodai kepercayaan rakyat kepada dua institusi tersebut,"kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris kepada wartawan, (Kamis, 20/11).

Politisi muda PDI Perjuangan itu sangat menyesalkan konflik yang terjadi antara dua institusi negara yang menjadi garda terdepan pertahanan dan keamanan negara itu.

"Terjadinya konflik seperti itu di Batam menurut hebat kami berkaitan dengan kesejahteraan para anggota baik dari TNI maupun Polri yang tidak memadai,"ujar Charles yang juga Ketua DPD DKI Taruna Merah Putih ini.

‎Sebagai anggota DPR baru periode 2014-2019 dan dipercaya Fraksi PDI Perjuangan untuk bertugas di Komisi I, yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan, Charles bertekad mendorong peningkatan anggaran demi terpenuhinya kesejahteraan personil TNI dan Polri.

Namun demikian, Charles Honoris mengapresiasi langkah-langkah yang diambil pejabat setempat seperti Wakil GUbernur Kepulauan Riau, Kapolda dan Pangdam yang turun langsung ke lapangan untuk mengupayakan penyelesaian.

"Tentunya sebagai anak bangsa, kita tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi,"ujar Charles.

Sumber Jurnas

- See more at: http://www.jurnas.com/news/159239/DPR-Konflik-Polri-TNI-Terkait-Kurangnya-Kesejahteraan----2014/1/News/Politik-Keamanan#sthash.oR0sMLxM.dpuf

Charles Honoris: Pengusul Pilpres Dipilih MPR Diharap Cepat Sadar Diri

Charles Honoris/Suara.com

Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Charles Honoris, berharap anggota partai politik yang menggulirkan wacana pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR agar cepat sadar diri. Menurut dia, itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan elite partai.

“Saya rasa mohon sadar, cepat bangun dari tidur dan mimpi. Sadar teman-teman Koalisi Merah Putih. Harap pentingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik,” kata Charles kepada suara.com di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Charles menegaskan penghapusan pilpres langsung oleh rakyat adalah kemunduran demokrasi yang sudah dicapai bangsa Indonesia dengan susah payah.

“Ini kan kemunduran. Kita melihat RUU Pilkada kemunduran yang luar biasa. Apabila akhirnya ada wacana memilih presiden melalui MPR adalah sesuatu yang malapetaka demokrasi bangsa kita,” kata Charles.

Ide mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir. Salah satu alasannya, kata dia, pilpres langsung justru memecah belah rakyat. Ia akan mengusulkan agar UUD 1945 diamandemen untuk mengakomodir perubahan sistem itu.

PAN adalah partai anggota Koalisi Merah Putih. Koalisi ini, kemarin berhasil menghapus pilkada langsung dan mengganti dengan sistem pilkada diwakilkan ke segelintir anggota DPRD.

http://suara.com/news/2014/10/02/081044/pengusul-presiden-dipilih-mpr-diharap-cepat-sadar-diri/

Charles Honoris Pertanyakan Kekecewaan SBY terkait UU Pilkada

Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris angkat suara terkait hasil rapat paripurna  terkait RUU Pilkada yang dimenangkan oleh kubu Koalisi Merah Putih. Kekalahan kubu  yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung dari kubu yang pro pemilihan melalui DPRD, ia anggap sama saja dengan mencederai aspirasi rakyat.

"Demokrasi kita sedang berkabung karena para wakil rakyat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mementingkan kepentingan elit politik dan sudah mencederai aspirasi rakyat," ujar Charles, Jumat (26/9/2014).

"Sikap fraksi Partai Demokrat khususnya sangat mengecewakan. Mencuci tangan seperti pontius pilatus dan membiarkan pembantaian terhadap kedaulatan rakyat.Semoga rakyat bisa melihat siapa saja wakil rakyat yang sudah melakukan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, setelah walkout, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengadakan rapat di kantor fraksi lantai 9, Gedung Nusantara 1 DPR, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Namun usai rapat, tidak ada satupun anggota fraksi Demokrat yang keluar dari kantornya. Para staf dan pihak keamanan yang bekerja di lingkungan fraksi partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pun menutup rapat-rapat informasi jalannya pertemuan tersebut dan keberadaan anggota fraksi Demokrat.

"Saya gak tahu mas, kantor sudah kosong, sudah pada pulang tadi," ujar salah seorang di pintu masuk kantor Fraksi Demokrat.

Para wartawan yang sudah menunggu lama tidak percaya begitu saja. Mereka akhirnya memberanikan diri masuk ke kantor fraksi Demokrat. Setelah masuk ternyata, para anggota fraksi secara bergiliran meninggalkan kantor fraksi melalui pintu belakang.

Ketika ditanya mengenai jalannya sidang dan langkah keputusan yang diambil fraksi, mereka yang kepergok meninggalkan gedung tersebut enggan berkomentar. Mereka hanya melontarkan senyuman kepada para wartawan.

Dari rombongan anggota fraksi Demokrat yang meninggalkan kantor secara sembunyi-sembunyi, tidak tampak batang hidung Ibas yang menggagas rapat tertutup tersebut. Para wartawan hanya melihat sejumlah Paspampres yang bergegas turun menggunakan lift belakang.

Aksi saling kejar sempat terjadi melihat Paspampres turun. Para wartawan mencoba mengikuti melalui lift berbeda. Turun ke lantai delapan para wartawan tidak menemukan Ibas. Begitu juga setelah menyisir setiap lantai, hasilnya nihil.

Para anggota fraksi Demokrat seperti ketakutan menghadapi media. Mereka emoh menjelaskan alasan langkah walkout yang mereka lakukan dalam sidang paripurna.

Salah satu anggota Fraksi Demokrat yang enggan disebutkan namanya, hanya mengatakan pertemuan tersebut dilakukan di ruangan Fraksi Demokrat Nurcahyo.

"Nanti saja saya tidak mau komentar, hanya saja pertemuan di ruangan Nurcahyo. Seharusnya ada juga Agus Hermanto dan Jhonny Allen Marbun," ujarnya.
Sumber: Tribunnews
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/26/charles-honoris-fraksi-demokrat-seperti-pontius-pilatus

CHARLES HONORIS: DPR Adalah Pengabdian, Bukan Pekerjaan

Anggota DPR RI terpilih 2014-2019 Charles Honoris adalah Lelaki yang terlahir dari keluarga pengusaha ini memang semenjak kecil menyukai hal yang menyangkut politik dan kenegaraan. Ia sangat gemar membaca, menulis dan mengoleksi buku tentang sejarah para negawaran dan pahlawan. Charles menyelesaikan pendidikan tingginya di bidang politik dan hukum di Tokyo, Jepang.

Pengusaha muda yang telah dipercaya menjadi Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta (Sayap PDI Perjuangan) pada Pemilu Legislatif 2014 lalu berhasil menjadi Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan 3 DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) dari PDI Perjuangan.

Baginya, menjadi anggota Dewan itu adalah pengabdian, bukan pekerjaan! Charles Honoris  telah berkomitmen untuk mengkontribusikan seluruh gajinya sebagai anggota DPR jika terpilih nanti untuk melakukan program-program pemberdayaan masyarakat di daerah pemilihannya, serta menyatakan diri untuk tidak korupsi.

“Saya akan berjuang keras untuk merubah stigma di masyarakat bahwa politisi identik dengan korupsi. Dengan profesi saya, saya sudah punya cukup  modal hidup,” ujarnya.

Charles Honoris: Penentu kebijakan Demokrat dipertanyakan

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan sikap politik Partai Demokrat. Siapa penentu arah kebijakan fraksi partai berlambang segitiga Mercy itu.

Hal itu disampaikan politikus PDI Perjuangan, Charles Honoris, menyikapi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku kecewa atas manuver Fraksi Partai Demokrat di DPR saat voting RUU Pilkada.

"Siapa sesungguhnya penentu arah kebijakan Fraksi Partai Demokrat? Apakah SBY sebagai ketua umum atau pimpinan Fraksi Demokrat tanpa konsultasi dan sepengetahuan dari DPP partai?" ujar Charles di Jakarta, hari ini.

Charles berpendapat, SBY selaku ketua umum partai, seharusnya memperjelas sikap anak buahnya tersebut, bila memang benar langkah walk out tak seizin dirinya.

Dengan demikian, lanjut Charles, rakyat tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi politik yang telah merampas kedaulatan rakyat.

"SBY sebagai ketua umum dan wajah dari Partai Demokrat harus memperjelas hal ini agar rakyat tahu," tuturnya.

Charles Honoris Pertanyakan Kekecewaan SBY terkait RUU Pilkada

Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) kecewa terhadap hasil sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Namun, banyak pihak mempertanyakan kekecewaan Ketua Umum Partai Demokrat itu. Salah satunya, politikus PDI Perjuangan, Charles Honoris.

Anggota DPR RI terpilih dari Dapil DKI Jakarta III itu berpendapat, kekecewaan Presiden SBY atas manuver walk out Fraksi Partai Demokrat saat Rapat Paripurna menentukan RUU Pilkada itu, justru menimbulkan pertanyaan.

"Siapa sesungguhnya penentu arah kebijakan Fraksi Partai Demokrat? Apakah SBY sebagai Ketua Umum atau pimpinan Fraksi Demokrat tanpa konsultasi dan sepengetahuan dari DPP partai?" kata Charles, dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews, Sabtu 27 September 2014.

Menurut Charles, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tidak mungkin SBY tidak tahu aksi walk out yang dilakukan fraksinya di DPR.

Sebab, walk out yang dilakukan Fraksi Demokrat mengakibatkan hasil voting RUU Pilkada dimenangkan fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

"SBY sebagai Ketua Umum dan Partai Demokrat harus memperjelas hal ini agar rakyat tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi politik yang telah merampas kedaulatan rakyat," kata Charles.

Kekecewaan SBY diungkapkan dalam jumpa pers yang dilakukan di Hotel Willard Intercontinental, Washington DC, Kamis 25 September 2014 pukul 09.00 waktu setempat atau Jumat, 26 September 2014 pukul 08.00 WIB.

Dikutip dari akun Twitter VOA Indonesia, SBY kecewa dengan proses voting dan hasil keputusan sidang semalam.

"Saya kecewa dengan hasil dan proses politik di DPR, tetapi saya tetap menghormatinya," ujar SBY. [Baca: Pilkada Lewat DPRD, SBY: Saya Kecewa]

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyampaikan alasan fraksinya melakukan aksi walk out. Kata Syarief, Fraksi Demokrat tidak mendapat dukungan saat berada di lobi fraksi.

"Sebenarnya, semalam itu kami dalam posisi sangat sulit karena untuk menggolkan sepuluh poin saat perbaikan UU pemilih langsung di lobi fraksi tak didukung," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 26 September 2014.

Sumber: Viva
http://politik.news.viva.co.id/news/read/542623-politikus-pdip-pertanyakan-kekecewaan-sby-soal-uu-pilkada

Charles Honoris menuju Indonesia Baru

Lahir di jakarta, pada tanggal 23 Juli 1984 ini adalah calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada pemilihan umum tahun 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan DKI Jakarta III.

Pada pemilu legislatif 2014, ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik IIndonesia (DPR RI) pada masa periode 2014-2019 dengan meraih suara sebanyak 96.842 di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Lelaki yang terlahir dari keluarga pengusaha ini memang semenjak kecil menyukai hal yang menyangkut politik dan kenegaraan. Ia sangat gemar membaca, menulis dan mengoleksi buku tentang sejarah para negawaran dan pahlawan. Charles menyelesaikan pendidikan tingginya di bidang politik dan hukum di Tokyo Jepang.

Pengusaha muda yang kini dipercaya menjadi Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta (Sayap PDI Perjuangan) ini, pada Pemilu Legislatif 2014 maju menjadi Calon Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan 3 DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) dari PDI Perjuangan.
Sebagai pengusaha muda dan sekaligus politisi, Charles setiap hari juga bekerja keras dan terus mengumpulkan aspirasi warga Jakarta. Harapannya, ia mampu mewakili warga Jakarta untuk menjadi Anggota DPR RI 2014-2019.

Charles Honoris telah berkomitmen untuk mengkontribusikan seluruh gajinya sebagai anggota DPR jika terpilih nanti untuk melakukan program-program pemberdayaan masyarakat di daerah pemilihannya, serta menyatakan diri untuk tidak korupsi. Bagi Charles, menjadi Anggota DPR itu adalah pengabdian. Bukan pekerjaan. Maka itu, sejak ia masuk dunia politik, Charles terus belajar dan telah melakukan usaha-usaha pengabdian. Setiap hari sepulang kerja ia menyempatkan untuk menyusuri kampung-kampung dan menemui warga Jakarta. Ia banyak bertanya dan mendengarkan keluhan warga Jakarta. Dan Charles siap membawa suara warga Jakarta (yang diwakilinya) untuk diperjuangkan di Senayan nanti.

Charles Honoris berkomitmen untuk menyuarakan kepentingan masyarakat apabila dipercaya sebagai anggota DPR RI oleh warga Jakarta. Ia juga menyiapkan diri bekerjasama secara terbuka dengan warga Jakarta. Oleh karena itu, Charles sangat berharap warga Jakarta memilih dirinya pada Pemilihan Legislatif, 9 April 2014.

Beliau bernama lengkap Charles Honoris yang kini telah menikah dengan Irene Bertina Irawan. Ia bertempat tinggal di jalan Duri Utama Raya No. 20 RT 03 RW 07 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat.

Riwayat Pendidikan
Christ Church Grammar School, Australia 2001
International Christian University, Tokto 2007

Riwayat Pekerjaan
Associate, Hanafiah Ponggawa dan Patner 2007-2009
Direktur, PT. Foton Mobilindo 2009
Vice President, PT. Modernland Realty Tbk, 2012

sumber: Bijaks

Tag: Charles Honoris