Masyarakat Indonesia sudah dapat membedakan, mana lembaga survei
abal-abal ataupun objektif dan memiliki agenda setting dalam melakukan
riset.
Termasuk dalam penilaian dari hasil survei Cyrus Network baru-baru
ini yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati
Soekarnoputri tidak layak lagi memimpin PDI Perjuangan.
Menurut politisi muda PDI Perjuangan Charles Honoris, hasil survei
Cyrus tidak akan menyulut reaksi dari kader PDI Perjuangan jika saja mau
belajar dari pengalaman kasus Puskaptis pada Pilpres 2014. "Harusnya
Cyrus mau belajar dari Puskaptis," kata Charles Honoris di Jakarta, Rabu
(17/12/2014).
Pada Pilpres 2014 terjadi kehebohan masalah hasil hitung cepat.
Puskaptis, salah satu dari empat lembaga survei merilis hasil hitung
cepat dengan menempatkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang
di Pilpres 2014.
Sedangkan tujuh lembaga survei yang kredibel justru merilis hasil hitung cepat bahwa pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang.
Hasil hitung cepat Puskaptis dipertanyakan objektivitasnya. Bahkan
saat itu publik curiga jika hasil survei itu sebagai pesanan. Puskaptis
pun dinyatakan sebagai lembaga survei abal-abal karena hasil hitung
cepatnya yang menyesatkan.
"Masyarakat sudah memiliki pengalaman di Pilpres 2014 dan bisa
membedakan lembaga survei mana yang memiliki agenda setting, jadi-jadian
dan yang objektif dan ilmiah," ujar anggota Komisi I DPR Charles
Honoris.
Belajar dari kasus Puskaptis itu pula, Charles mempertanyakan apakah
Cyrus sudah tergabung dalam asosiasi lembaga survei yang lain atau
tidak, sehingga pihak ketiga bisa menilai validasi hasil risetnya.
"Lembaga survei seharusnya membantu proses evolusi kepartaian dengan
menanyakan variabel-variabel yang berkaitan dengan pelembagaan partai,
bukan sekedar provokasi mengenai nama-nama mana yang dianggap pantas
menjadi ketua umum terlebih untuk mengadu domba tokoh-tokoh teras
partai, itu bisa dianggap sebagai agenda setting kelompok tertentu,"
tegas Charles.
Charles Honoris pun berkeyakinan jika Cyrus tidak masuk dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi).
"Dan saya pun yakin Cyrus tidak mau bernasib sama dengan Puskaptis
yang dicap buruk oleh publik sebagai lembaga survei abal-abal," demikian
Charles Honoris.
Sumber rmol.co
Selasa, 13 Januari 2015
Charles Honoris Hadiri Pelantikan Djarot Saiful Hidayat Jadi Wagub
Djarot Saiful Hidayat resmi menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Djarot menjadi DKI 2 setelah diambil sumpahnya dalam pelantikan yang
dilaksanakan di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/12/2014), sekitar pukul
13.15.
Sesuai dengan yang direncanakan, pelantikan Djarot dipimpin langsung oleh Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Prosesi pelantikan didahului dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2014 tentang pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta dengan sisa masa jabatan 2012-2017.
Acara pelantikan Djarot turut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan pimpinan partai tempat Djarot bernaung.
Selain Megawati, hadir pula politisi muda Charles Honoris anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, jajaran Muspida Provinsi DKI Jakarta, mulai dari Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Unggung Cahyono, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sumber kompas.com
Sesuai dengan yang direncanakan, pelantikan Djarot dipimpin langsung oleh Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Prosesi pelantikan didahului dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2014 tentang pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta dengan sisa masa jabatan 2012-2017.
Acara pelantikan Djarot turut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan pimpinan partai tempat Djarot bernaung.
Selain Megawati, hadir pula politisi muda Charles Honoris anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, jajaran Muspida Provinsi DKI Jakarta, mulai dari Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Unggung Cahyono, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sumber kompas.com
Langganan:
Komentar (Atom)