Kemenlu Diharuskan Melayangkan Protes ke Singapura Karena Ajak WNI Ikut Wamil

Dua orang WNI yang tinggal di Singapura mengikuti wajib militer (wamil) di Singapura. Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diminta untuk melayangkan protes ke pemerintah Singapura karena menerima WNI untuk ikut kegiatan wajib militer.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan, sangat disayangkan adanya WNI yang ikut kegiatan wajib militer di Singapura. Hal ini jelas akan mengakibatkan status pria yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

"Kami sangat menyayangkan adanya WNI yang ikut wajib militer di Singapura. Tentunya dari segi aturan sudah jelas bahwa WNI yang ikut wamil di negara lain dapat kehilangan kewarganegaraannya," ujar Charles Honoris dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Rabu (12/11/2014).

Dua orang WNI tersebut berstatus permanent resident (PR) di Singapura. Namun semestinya pemerintahan Singapura juga tidak bisa seenaknya menerima orang yang berstatus kewarganegaraan asing untuk ikut wajib militer. KBRI juga diminta untuk aktif menjelaskan jika WNI dilarang ikut wajib militer di negara asing.

"Memang ada aturan di Singapura bahwa semua Permanent Resident Singapura, terlepas dari kewarganegaraan yang bersangkutan diwajibkan ikut wamil disana. Kemenlu harus mengirimkan surat protes ke pemerintah Singapura untuk tidak memaksa WNI yang ada disana untuk ikut wajib militer," ucap Charles Honoris.

"Selain itu pihak KBRI juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada WNI di luar negeri untuk tidak ikut wajib militer atau kegiatan militer negara lain. Kalau kata Bung Karno lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang," tambah Charles.

Dua Pria yang masih berstatus WNI diketahui ikut wajib militer Singapura. Keduanya merupakan permanent resident Singapura. Keduanya diketahui ikut Wamil saat latihan gabungan dengan TNI di Magelang, Jawa Tengah. "Ada dua warga negara kita yang ikut Wamil di Indonesia, ketahuannya pas latihan gabungan dengan TNI," terang Direktur Perlindungan TKI dan BHI Kemlu, Krisna Djaelani, Rabu (12/11).

Menurut Krisna, peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu ini sudah ditangani. "Kalau berdasarkan peraturan di Singapura permanent resident mempunyai hak dan kewajiban sama dengan warga negara asli. Jadi ada kewajiban mereka ikut wajib militer," jelas Krisna.

Krisna menjelaskan, sesuai aturan yang ada di Indonesia, WNI yang ikut wajib militer atau bergabung dengan tentara negara lain maka akan hilang kewarganegaraannya.

"Otomatis hilang kewarganegaraannya. Sekarang kita sedang melakukan kerjasama dengan Kemenkum HAM. Ini ranah dari Kemenkum HAM," tutup Krisna.

Sumber Detik

Charles Honoris Sayangkan Bentrokan Sersenjata di Batam

Bentrokan/Ilustrasi/IST

Skalanews - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris sangat menyesalkan terjadinya insiden bentrok bersenjata antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi Batam Kepulauan Riau.

"Insiden itu dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga TNI dan Polri," kata Charles Honoris di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan oknum anggota dari dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara justru beberapa kali terlibat aksi kekerasan.

Ia menilai, TNI dan Polri sebagai lembaga negara yang penjaga pertahanan dan keamanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya anggota dapat memberikan contoh teladan bagi masyarakat awam.

Charles memperkirakan, insiden kekerasan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi berulang kali ini terkait dengan kesejahteraan anggota dari dua institusi negara tersebut yang maish kurang memadai.

 Karena itu, Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini menyatakan, akan berusaha untuk mendorong peningkatan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan prajurit melalui APBN Perubahan tahun 2015.

 "Jika anggaran kesejahteraan prajurit ditingkatkan, saya harapkan tidak ada lagi bentrik di antara prajurit TNI dan anggota Polri," katanya.

 Di sisi lain, Charles juga mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pangdam, dan Kapolda Riau yang bertindak cepat menghentikan insiden bentrokan di lokasi kejadian.

Insiden bentrokan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri terjadi di Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (19/11) malam. (ant/mar)

Sumber: Skalanews, Antaranews
http://skalanews.com/berita/detail/199849/Legislator-Sesalkan-Bentrokan-Sersenjata-di-Batam

Charles Honoris News: Konflik Polri-TNI Terkait Kurangnya Kesejahteraan

Komisi I, Charles Honoris komentari kerusuhan TNI vs Polri di Batam

INSIDEN kekerasan antara oknum anggota TNI versus oknum anggota Polri di Batam disayangkan. Kekerasan itu tidak akan terjadi dan terus berulang, jika prajurit TNI dan anggota Polri  hidup sejahtera.

"Kita tentunya tidak mentolerir terjadinya aksi kekerasan seperti itu yang hanya menodai kepercayaan rakyat kepada dua institusi tersebut,"kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris kepada wartawan, (Kamis, 20/11).

Politisi muda PDI Perjuangan itu sangat menyesalkan konflik yang terjadi antara dua institusi negara yang menjadi garda terdepan pertahanan dan keamanan negara itu.

"Terjadinya konflik seperti itu di Batam menurut hebat kami berkaitan dengan kesejahteraan para anggota baik dari TNI maupun Polri yang tidak memadai,"ujar Charles yang juga Ketua DPD DKI Taruna Merah Putih ini.

‎Sebagai anggota DPR baru periode 2014-2019 dan dipercaya Fraksi PDI Perjuangan untuk bertugas di Komisi I, yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan, Charles bertekad mendorong peningkatan anggaran demi terpenuhinya kesejahteraan personil TNI dan Polri.

Namun demikian, Charles Honoris mengapresiasi langkah-langkah yang diambil pejabat setempat seperti Wakil GUbernur Kepulauan Riau, Kapolda dan Pangdam yang turun langsung ke lapangan untuk mengupayakan penyelesaian.

"Tentunya sebagai anak bangsa, kita tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi,"ujar Charles.

Sumber Jurnas

- See more at: http://www.jurnas.com/news/159239/DPR-Konflik-Polri-TNI-Terkait-Kurangnya-Kesejahteraan----2014/1/News/Politik-Keamanan#sthash.oR0sMLxM.dpuf

Charles Honoris Siap Perjuangkan Kebebasan Beragama

Charles Honoris dan Irene Charles Honoris

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris mengatakan siap berjuang sepenuhnya untuk membela kebebasan beragama di Indonesia.

“Saya akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebebasan beragama, pluralisme, dan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia,” ucap dia kepada satuharapan.com saat ditemui usai mengikuti sidang paripurna Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD RI terpilih periode 2014-2019, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Ia menambahkan hal tersebut merupakan harga mati yang harus dipertahankan di Indonesia.

Meski begitu, Charles yang merupakan pemeluk agama Kristen Protestan mengungkapkan dirinya tidak hanya berjuang membela kaum nasrani, namun ia tetap berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama dari daerah pemilihannya DKI Jakarta.

“Saya akan tetap berjuang untuk keadilan seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan begitu semua komunitas akan mendapat keuntungan yang sama,” kata dia.

Sebagai perwakilan Anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta, lanjut Charles, ia berkomitmen untuk tidak mengambil gaji untuk kepentingan pribadi. “Lima tahun ke depan saya sudah mendirikan rumah aspirasi atau konstituen, nanti ke depannya semua pengeluaran untuk program pemberdayaan di daerah pemilihan akan dilaporkan secara terbuka di situs internet atau di rumah konstituen kita,” kata dia.

PDIP Siap Bersaing

Politisi PDIP itu juga berkomentar terkait peta politik yang terjadi saat ini, yakni antara Koalisi Merah Putih dan koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, waktu akan menyadarkan seluruh Anggota DPR RI untuk mementingkan kepentingan rakyat dibanding keperluan elit-elit politik.

“Artinya akan ada beberapa partai yang bergabung dengan kita di Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, PKB, Hanura, dan NasDem, red),” ujar Charles.

Ia pun mengungkapkan partai tempatnya bernaung siap bersaing dalam pemilihan Ketua DPR RI dan pimpinan-pimpinan komisi, meskipun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sudah terbentuk.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
SATUHARAPAN
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/legislator-baru-pdip-siap-perjuangkan-kebebasan-beragama

Charles Honoris: Pengusul Pilpres Dipilih MPR Diharap Cepat Sadar Diri

Charles Honoris/Suara.com

Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Charles Honoris, berharap anggota partai politik yang menggulirkan wacana pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR agar cepat sadar diri. Menurut dia, itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan elite partai.

“Saya rasa mohon sadar, cepat bangun dari tidur dan mimpi. Sadar teman-teman Koalisi Merah Putih. Harap pentingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik,” kata Charles kepada suara.com di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Charles menegaskan penghapusan pilpres langsung oleh rakyat adalah kemunduran demokrasi yang sudah dicapai bangsa Indonesia dengan susah payah.

“Ini kan kemunduran. Kita melihat RUU Pilkada kemunduran yang luar biasa. Apabila akhirnya ada wacana memilih presiden melalui MPR adalah sesuatu yang malapetaka demokrasi bangsa kita,” kata Charles.

Ide mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir. Salah satu alasannya, kata dia, pilpres langsung justru memecah belah rakyat. Ia akan mengusulkan agar UUD 1945 diamandemen untuk mengakomodir perubahan sistem itu.

PAN adalah partai anggota Koalisi Merah Putih. Koalisi ini, kemarin berhasil menghapus pilkada langsung dan mengganti dengan sistem pilkada diwakilkan ke segelintir anggota DPRD.

http://suara.com/news/2014/10/02/081044/pengusul-presiden-dipilih-mpr-diharap-cepat-sadar-diri/

Charles Honoris Resmi Dilantik Jadi Anggota DPR RI 2014-2019

Charles Honoris, putra kelima dari pengusaha Nasinoal Luntungan Honoris, Charles Honoris telah resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, 1 Oktober 2014, di Gedung Nusantara, Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kader Muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  sebagai Pengusaha muda merebut kemenangan pada pemilihan 9 july lalu, Charles mendapat suara terbanyak di daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III dengan 96.842 suara mengalahkan seniornya Effendi Simbolon dan Ketua DPR RI Marzuki Alie.


Diketahui, anggota DPR terpilih berjumlah 560. Sementara anggota DPD berjumlah 132 orang. Sedangkan anggota MPR gabungan dari jumlah anggota DPR dan DPD, sehingga berjumlah 692 orang. Kendati demikian, khusus anggota DPR hanya 555 anggota baru yang dilantik. Soalnya, lima orang yang tidak ikut dilantik tersandung kasus hukum


Kelima anggota dewan periode 2014-2109 yang batal dilantik, pertama, Jero Wacik. Politisi Partai Demokrat itu terganjal lantaran berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Jero di kementerian itu menjabat Menteri ESDM.

Kedua, Idham Samawi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan klub sepak bola Persiba Bantul.  Ketiga, Herdian Koosnadi. Politisi PDIP itu tersandung kasus dugaan korupsi proyek alat kesehatan  di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan. Kasusnya kini ditangani Kejaksaan Tinggi Banten.

Keempat, Jimmy Demianus Ijie. Politisi PDIP  yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Papua Barat itu menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, terkait peminjaman dana sebesar Rp22 miliar dari PT Padoma pada 2010 silam. Kelima, Iqbal Wibisono. Politisi Partai Golkar itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan bantuan sosial di Provinsi Jawa Tengah.

Tag: Charles Honoris, Pelantikan DPR RI, Anggota DPR RI 2014-2019, Wkipedia

Charles Honoris Pertanyakan Kekecewaan SBY terkait UU Pilkada

Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris angkat suara terkait hasil rapat paripurna  terkait RUU Pilkada yang dimenangkan oleh kubu Koalisi Merah Putih. Kekalahan kubu  yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung dari kubu yang pro pemilihan melalui DPRD, ia anggap sama saja dengan mencederai aspirasi rakyat.

"Demokrasi kita sedang berkabung karena para wakil rakyat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mementingkan kepentingan elit politik dan sudah mencederai aspirasi rakyat," ujar Charles, Jumat (26/9/2014).

"Sikap fraksi Partai Demokrat khususnya sangat mengecewakan. Mencuci tangan seperti pontius pilatus dan membiarkan pembantaian terhadap kedaulatan rakyat.Semoga rakyat bisa melihat siapa saja wakil rakyat yang sudah melakukan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, setelah walkout, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengadakan rapat di kantor fraksi lantai 9, Gedung Nusantara 1 DPR, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Namun usai rapat, tidak ada satupun anggota fraksi Demokrat yang keluar dari kantornya. Para staf dan pihak keamanan yang bekerja di lingkungan fraksi partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pun menutup rapat-rapat informasi jalannya pertemuan tersebut dan keberadaan anggota fraksi Demokrat.

"Saya gak tahu mas, kantor sudah kosong, sudah pada pulang tadi," ujar salah seorang di pintu masuk kantor Fraksi Demokrat.

Para wartawan yang sudah menunggu lama tidak percaya begitu saja. Mereka akhirnya memberanikan diri masuk ke kantor fraksi Demokrat. Setelah masuk ternyata, para anggota fraksi secara bergiliran meninggalkan kantor fraksi melalui pintu belakang.

Ketika ditanya mengenai jalannya sidang dan langkah keputusan yang diambil fraksi, mereka yang kepergok meninggalkan gedung tersebut enggan berkomentar. Mereka hanya melontarkan senyuman kepada para wartawan.

Dari rombongan anggota fraksi Demokrat yang meninggalkan kantor secara sembunyi-sembunyi, tidak tampak batang hidung Ibas yang menggagas rapat tertutup tersebut. Para wartawan hanya melihat sejumlah Paspampres yang bergegas turun menggunakan lift belakang.

Aksi saling kejar sempat terjadi melihat Paspampres turun. Para wartawan mencoba mengikuti melalui lift berbeda. Turun ke lantai delapan para wartawan tidak menemukan Ibas. Begitu juga setelah menyisir setiap lantai, hasilnya nihil.

Para anggota fraksi Demokrat seperti ketakutan menghadapi media. Mereka emoh menjelaskan alasan langkah walkout yang mereka lakukan dalam sidang paripurna.

Salah satu anggota Fraksi Demokrat yang enggan disebutkan namanya, hanya mengatakan pertemuan tersebut dilakukan di ruangan Fraksi Demokrat Nurcahyo.

"Nanti saja saya tidak mau komentar, hanya saja pertemuan di ruangan Nurcahyo. Seharusnya ada juga Agus Hermanto dan Jhonny Allen Marbun," ujarnya.
Sumber: Tribunnews
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/26/charles-honoris-fraksi-demokrat-seperti-pontius-pilatus