Charles Honoris, Anggota DPR RI komisi I dari fraksi PDI Perjuangan menjelaskan perlunya reformasi manajemen alutsista di TNI agar tidak terjadinya kecelakaan pesawat hercules.
Berikut ini Hasil wawan cara ekslusif dari tv swasta.
Kamis, 30 Juli 2015
Soal Petugas Partai Politik untuk Jokowi, Inilah Kata Charles Honoris
Anggota DPR RI dari F-PDIP Charles Honoris dalam pesan singkat, menjelaskan yang diterima oleh awak media menjelaskan bahwa hal
ini sebenarnya nggak perlu banyak diributkan.
Petugas partai itu seseorang yang diberikan penugasan khusus oleh partai secara organisatoris. Ada yang ditugaskan di eksekutif, legislatif atau distruktural partai.
Menurutnya, petugas partai sebenarnya memiliki konotasi yang berbeda dengan akal sehat masyarakat Indonesia. Kemungkinan besar dalam benark rakyat Indonesia bahwa Jokowi adalah milik bangsa dan negara karena rakyatlah yang memilih
Bagi Charles, partai juga tidak boleh dikerdilkan perannya dalam sistem demokrasi ini. Partai adalah alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan adalah salah satu pilar dalam sebuah demokrasi.
Petugas partai itu seseorang yang diberikan penugasan khusus oleh partai secara organisatoris. Ada yang ditugaskan di eksekutif, legislatif atau distruktural partai.
Menurutnya, petugas partai sebenarnya memiliki konotasi yang berbeda dengan akal sehat masyarakat Indonesia. Kemungkinan besar dalam benark rakyat Indonesia bahwa Jokowi adalah milik bangsa dan negara karena rakyatlah yang memilih
Bagi Charles, partai juga tidak boleh dikerdilkan perannya dalam sistem demokrasi ini. Partai adalah alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan adalah salah satu pilar dalam sebuah demokrasi.
Selasa, 13 Januari 2015
Politisi Muda PDI Perjuangan: Cyrus Mestinya Belajar dari Pengalaman Puskaptis
Masyarakat Indonesia sudah dapat membedakan, mana lembaga survei
abal-abal ataupun objektif dan memiliki agenda setting dalam melakukan
riset.
Termasuk dalam penilaian dari hasil survei Cyrus Network baru-baru ini yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak layak lagi memimpin PDI Perjuangan.
Menurut politisi muda PDI Perjuangan Charles Honoris, hasil survei Cyrus tidak akan menyulut reaksi dari kader PDI Perjuangan jika saja mau belajar dari pengalaman kasus Puskaptis pada Pilpres 2014. "Harusnya Cyrus mau belajar dari Puskaptis," kata Charles Honoris di Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Pada Pilpres 2014 terjadi kehebohan masalah hasil hitung cepat. Puskaptis, salah satu dari empat lembaga survei merilis hasil hitung cepat dengan menempatkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang di Pilpres 2014.
Sedangkan tujuh lembaga survei yang kredibel justru merilis hasil hitung cepat bahwa pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang.
Hasil hitung cepat Puskaptis dipertanyakan objektivitasnya. Bahkan saat itu publik curiga jika hasil survei itu sebagai pesanan. Puskaptis pun dinyatakan sebagai lembaga survei abal-abal karena hasil hitung cepatnya yang menyesatkan.
"Masyarakat sudah memiliki pengalaman di Pilpres 2014 dan bisa membedakan lembaga survei mana yang memiliki agenda setting, jadi-jadian dan yang objektif dan ilmiah," ujar anggota Komisi I DPR Charles Honoris.
Belajar dari kasus Puskaptis itu pula, Charles mempertanyakan apakah Cyrus sudah tergabung dalam asosiasi lembaga survei yang lain atau tidak, sehingga pihak ketiga bisa menilai validasi hasil risetnya.
"Lembaga survei seharusnya membantu proses evolusi kepartaian dengan menanyakan variabel-variabel yang berkaitan dengan pelembagaan partai, bukan sekedar provokasi mengenai nama-nama mana yang dianggap pantas menjadi ketua umum terlebih untuk mengadu domba tokoh-tokoh teras partai, itu bisa dianggap sebagai agenda setting kelompok tertentu," tegas Charles.
Charles Honoris pun berkeyakinan jika Cyrus tidak masuk dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi).
"Dan saya pun yakin Cyrus tidak mau bernasib sama dengan Puskaptis yang dicap buruk oleh publik sebagai lembaga survei abal-abal," demikian Charles Honoris.
Sumber rmol.co
Termasuk dalam penilaian dari hasil survei Cyrus Network baru-baru ini yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak layak lagi memimpin PDI Perjuangan.
Menurut politisi muda PDI Perjuangan Charles Honoris, hasil survei Cyrus tidak akan menyulut reaksi dari kader PDI Perjuangan jika saja mau belajar dari pengalaman kasus Puskaptis pada Pilpres 2014. "Harusnya Cyrus mau belajar dari Puskaptis," kata Charles Honoris di Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Pada Pilpres 2014 terjadi kehebohan masalah hasil hitung cepat. Puskaptis, salah satu dari empat lembaga survei merilis hasil hitung cepat dengan menempatkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang di Pilpres 2014.
Sedangkan tujuh lembaga survei yang kredibel justru merilis hasil hitung cepat bahwa pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang.
Hasil hitung cepat Puskaptis dipertanyakan objektivitasnya. Bahkan saat itu publik curiga jika hasil survei itu sebagai pesanan. Puskaptis pun dinyatakan sebagai lembaga survei abal-abal karena hasil hitung cepatnya yang menyesatkan.
"Masyarakat sudah memiliki pengalaman di Pilpres 2014 dan bisa membedakan lembaga survei mana yang memiliki agenda setting, jadi-jadian dan yang objektif dan ilmiah," ujar anggota Komisi I DPR Charles Honoris.
Belajar dari kasus Puskaptis itu pula, Charles mempertanyakan apakah Cyrus sudah tergabung dalam asosiasi lembaga survei yang lain atau tidak, sehingga pihak ketiga bisa menilai validasi hasil risetnya.
"Lembaga survei seharusnya membantu proses evolusi kepartaian dengan menanyakan variabel-variabel yang berkaitan dengan pelembagaan partai, bukan sekedar provokasi mengenai nama-nama mana yang dianggap pantas menjadi ketua umum terlebih untuk mengadu domba tokoh-tokoh teras partai, itu bisa dianggap sebagai agenda setting kelompok tertentu," tegas Charles.
Charles Honoris pun berkeyakinan jika Cyrus tidak masuk dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi).
"Dan saya pun yakin Cyrus tidak mau bernasib sama dengan Puskaptis yang dicap buruk oleh publik sebagai lembaga survei abal-abal," demikian Charles Honoris.
Sumber rmol.co
Charles Honoris Hadiri Pelantikan Djarot Saiful Hidayat Jadi Wagub
Djarot Saiful Hidayat resmi menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Djarot menjadi DKI 2 setelah diambil sumpahnya dalam pelantikan yang
dilaksanakan di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/12/2014), sekitar pukul
13.15.
Sesuai dengan yang direncanakan, pelantikan Djarot dipimpin langsung oleh Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Prosesi pelantikan didahului dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2014 tentang pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta dengan sisa masa jabatan 2012-2017.
Acara pelantikan Djarot turut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan pimpinan partai tempat Djarot bernaung.
Selain Megawati, hadir pula politisi muda Charles Honoris anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, jajaran Muspida Provinsi DKI Jakarta, mulai dari Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Unggung Cahyono, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sumber kompas.com
Sesuai dengan yang direncanakan, pelantikan Djarot dipimpin langsung oleh Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Prosesi pelantikan didahului dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2014 tentang pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta dengan sisa masa jabatan 2012-2017.
Acara pelantikan Djarot turut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan pimpinan partai tempat Djarot bernaung.
Selain Megawati, hadir pula politisi muda Charles Honoris anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, jajaran Muspida Provinsi DKI Jakarta, mulai dari Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Unggung Cahyono, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sumber kompas.com
Kamis, 25 Desember 2014
Kemenlu Diharuskan Melayangkan Protes ke Singapura Karena Ajak WNI Ikut Wamil
Dua orang WNI yang tinggal di Singapura mengikuti wajib militer (wamil) di Singapura. Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diminta untuk melayangkan protes ke pemerintah Singapura karena menerima WNI untuk ikut kegiatan wajib militer.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan, sangat disayangkan adanya WNI yang ikut kegiatan wajib militer di Singapura. Hal ini jelas akan mengakibatkan status pria yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
"Kami sangat menyayangkan adanya WNI yang ikut wajib militer di Singapura. Tentunya dari segi aturan sudah jelas bahwa WNI yang ikut wamil di negara lain dapat kehilangan kewarganegaraannya," ujar Charles Honoris dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Rabu (12/11/2014).
Dua orang WNI tersebut berstatus permanent resident (PR) di Singapura. Namun semestinya pemerintahan Singapura juga tidak bisa seenaknya menerima orang yang berstatus kewarganegaraan asing untuk ikut wajib militer. KBRI juga diminta untuk aktif menjelaskan jika WNI dilarang ikut wajib militer di negara asing.
"Memang ada aturan di Singapura bahwa semua Permanent Resident Singapura, terlepas dari kewarganegaraan yang bersangkutan diwajibkan ikut wamil disana. Kemenlu harus mengirimkan surat protes ke pemerintah Singapura untuk tidak memaksa WNI yang ada disana untuk ikut wajib militer," ucap Charles Honoris.
"Selain itu pihak KBRI juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada WNI di luar negeri untuk tidak ikut wajib militer atau kegiatan militer negara lain. Kalau kata Bung Karno lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang," tambah Charles.
Dua Pria yang masih berstatus WNI diketahui ikut wajib militer Singapura. Keduanya merupakan permanent resident Singapura. Keduanya diketahui ikut Wamil saat latihan gabungan dengan TNI di Magelang, Jawa Tengah. "Ada dua warga negara kita yang ikut Wamil di Indonesia, ketahuannya pas latihan gabungan dengan TNI," terang Direktur Perlindungan TKI dan BHI Kemlu, Krisna Djaelani, Rabu (12/11).
Menurut Krisna, peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu ini sudah ditangani. "Kalau berdasarkan peraturan di Singapura permanent resident mempunyai hak dan kewajiban sama dengan warga negara asli. Jadi ada kewajiban mereka ikut wajib militer," jelas Krisna.
Krisna menjelaskan, sesuai aturan yang ada di Indonesia, WNI yang ikut wajib militer atau bergabung dengan tentara negara lain maka akan hilang kewarganegaraannya.
"Otomatis hilang kewarganegaraannya. Sekarang kita sedang melakukan kerjasama dengan Kemenkum HAM. Ini ranah dari Kemenkum HAM," tutup Krisna.
Sumber Detik
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan, sangat disayangkan adanya WNI yang ikut kegiatan wajib militer di Singapura. Hal ini jelas akan mengakibatkan status pria yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
"Kami sangat menyayangkan adanya WNI yang ikut wajib militer di Singapura. Tentunya dari segi aturan sudah jelas bahwa WNI yang ikut wamil di negara lain dapat kehilangan kewarganegaraannya," ujar Charles Honoris dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Rabu (12/11/2014).
Dua orang WNI tersebut berstatus permanent resident (PR) di Singapura. Namun semestinya pemerintahan Singapura juga tidak bisa seenaknya menerima orang yang berstatus kewarganegaraan asing untuk ikut wajib militer. KBRI juga diminta untuk aktif menjelaskan jika WNI dilarang ikut wajib militer di negara asing.
"Memang ada aturan di Singapura bahwa semua Permanent Resident Singapura, terlepas dari kewarganegaraan yang bersangkutan diwajibkan ikut wamil disana. Kemenlu harus mengirimkan surat protes ke pemerintah Singapura untuk tidak memaksa WNI yang ada disana untuk ikut wajib militer," ucap Charles Honoris.
"Selain itu pihak KBRI juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada WNI di luar negeri untuk tidak ikut wajib militer atau kegiatan militer negara lain. Kalau kata Bung Karno lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang," tambah Charles.
Dua Pria yang masih berstatus WNI diketahui ikut wajib militer Singapura. Keduanya merupakan permanent resident Singapura. Keduanya diketahui ikut Wamil saat latihan gabungan dengan TNI di Magelang, Jawa Tengah. "Ada dua warga negara kita yang ikut Wamil di Indonesia, ketahuannya pas latihan gabungan dengan TNI," terang Direktur Perlindungan TKI dan BHI Kemlu, Krisna Djaelani, Rabu (12/11).
Menurut Krisna, peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu ini sudah ditangani. "Kalau berdasarkan peraturan di Singapura permanent resident mempunyai hak dan kewajiban sama dengan warga negara asli. Jadi ada kewajiban mereka ikut wajib militer," jelas Krisna.
Krisna menjelaskan, sesuai aturan yang ada di Indonesia, WNI yang ikut wajib militer atau bergabung dengan tentara negara lain maka akan hilang kewarganegaraannya.
"Otomatis hilang kewarganegaraannya. Sekarang kita sedang melakukan kerjasama dengan Kemenkum HAM. Ini ranah dari Kemenkum HAM," tutup Krisna.
Sumber Detik
Sabtu, 22 November 2014
Charles Honoris Sayangkan Bentrokan Sersenjata di Batam
 |
| Bentrokan/Ilustrasi/IST |
Skalanews - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris sangat menyesalkan terjadinya insiden bentrok bersenjata antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi Batam Kepulauan Riau.
"Insiden itu dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga TNI dan Polri," kata Charles Honoris di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan oknum anggota dari dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara justru beberapa kali terlibat aksi kekerasan.
Ia menilai, TNI dan Polri sebagai lembaga negara yang penjaga pertahanan dan keamanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya anggota dapat memberikan contoh teladan bagi masyarakat awam.
Charles memperkirakan, insiden kekerasan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi berulang kali ini terkait dengan kesejahteraan anggota dari dua institusi negara tersebut yang maish kurang memadai.
Karena itu, Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini menyatakan, akan berusaha untuk mendorong peningkatan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan prajurit melalui APBN Perubahan tahun 2015.
"Jika anggaran kesejahteraan prajurit ditingkatkan, saya harapkan tidak ada lagi bentrik di antara prajurit TNI dan anggota Polri," katanya.
Di sisi lain, Charles juga mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pangdam, dan Kapolda Riau yang bertindak cepat menghentikan insiden bentrokan di lokasi kejadian.
Insiden bentrokan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri terjadi di Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (19/11) malam. (ant/mar)
Sumber: Skalanews, Antaranews
http://skalanews.com/berita/detail/199849/Legislator-Sesalkan-Bentrokan-Sersenjata-di-Batam
Charles Honoris News: Konflik Polri-TNI Terkait Kurangnya Kesejahteraan
 |
| Komisi I, Charles Honoris komentari kerusuhan TNI vs Polri di Batam |
INSIDEN kekerasan antara oknum anggota TNI versus oknum anggota Polri di Batam disayangkan. Kekerasan itu tidak akan terjadi dan terus berulang, jika prajurit TNI dan anggota Polri hidup sejahtera.
"Kita tentunya tidak mentolerir terjadinya aksi kekerasan seperti itu yang hanya menodai kepercayaan rakyat kepada dua institusi tersebut,"kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris kepada wartawan, (Kamis, 20/11).
Politisi muda PDI Perjuangan itu sangat menyesalkan konflik yang terjadi antara dua institusi negara yang menjadi garda terdepan pertahanan dan keamanan negara itu.
"Terjadinya konflik seperti itu di Batam menurut hebat kami berkaitan dengan kesejahteraan para anggota baik dari TNI maupun Polri yang tidak memadai,"ujar Charles yang juga Ketua DPD DKI Taruna Merah Putih ini.
Sebagai anggota DPR baru periode 2014-2019 dan dipercaya Fraksi PDI Perjuangan untuk bertugas di Komisi I, yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan, Charles bertekad mendorong peningkatan anggaran demi terpenuhinya kesejahteraan personil TNI dan Polri.
Namun demikian, Charles Honoris mengapresiasi langkah-langkah yang diambil pejabat setempat seperti Wakil GUbernur Kepulauan Riau, Kapolda dan Pangdam yang turun langsung ke lapangan untuk mengupayakan penyelesaian.
"Tentunya sebagai anak bangsa, kita tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi,"ujar Charles.
Sumber Jurnas
- See more at: http://www.jurnas.com/news/159239/DPR-Konflik-Polri-TNI-Terkait-Kurangnya-Kesejahteraan----2014/1/News/Politik-Keamanan#sthash.oR0sMLxM.dpuf
Langganan:
Komentar (Atom)