Politisi Muda PDI Perjuangan: Cyrus Mestinya Belajar dari Pengalaman Puskaptis

Masyarakat Indonesia sudah dapat membedakan, mana lembaga survei abal-abal ataupun objektif dan memiliki agenda setting dalam melakukan riset.

Termasuk dalam penilaian dari hasil survei Cyrus Network baru-baru ini yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak layak lagi memimpin PDI Perjuangan.

Menurut politisi muda PDI Perjuangan Charles Honoris, hasil survei Cyrus tidak akan menyulut reaksi dari kader PDI Perjuangan jika saja mau belajar dari pengalaman kasus Puskaptis pada Pilpres 2014. "Harusnya Cyrus mau belajar dari Puskaptis," kata Charles Honoris di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Pada Pilpres 2014 terjadi kehebohan masalah hasil hitung cepat. Puskaptis, salah satu dari empat lembaga survei merilis hasil hitung cepat dengan menempatkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang di Pilpres 2014.

Sedangkan tujuh lembaga survei yang kredibel justru merilis hasil hitung cepat bahwa  pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang.

Hasil hitung cepat Puskaptis dipertanyakan objektivitasnya. Bahkan saat itu publik curiga jika hasil survei itu sebagai pesanan. Puskaptis pun dinyatakan sebagai lembaga survei abal-abal karena hasil hitung cepatnya yang menyesatkan.

"Masyarakat sudah memiliki pengalaman di Pilpres 2014 dan bisa membedakan lembaga survei mana yang memiliki agenda setting, jadi-jadian dan yang  objektif dan ilmiah," ujar anggota Komisi I DPR Charles Honoris.

Belajar dari kasus Puskaptis itu pula, Charles mempertanyakan apakah Cyrus sudah tergabung dalam asosiasi lembaga survei yang lain atau tidak, sehingga pihak ketiga bisa menilai validasi hasil risetnya.
"Lembaga survei seharusnya membantu proses evolusi kepartaian dengan menanyakan variabel-variabel yang berkaitan dengan pelembagaan partai, bukan sekedar provokasi mengenai nama-nama mana yang dianggap pantas menjadi ketua umum terlebih untuk mengadu domba tokoh-tokoh teras partai, itu bisa dianggap sebagai agenda setting kelompok tertentu," tegas Charles.

Charles Honoris pun berkeyakinan jika Cyrus tidak masuk dalam  Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi).

"Dan saya pun yakin Cyrus tidak mau bernasib sama dengan Puskaptis yang dicap buruk oleh publik sebagai lembaga survei abal-abal," demikian Charles Honoris.
Sumber rmol.co

Charles Honoris Hadiri Pelantikan Djarot Saiful Hidayat Jadi Wagub

Djarot Saiful Hidayat resmi menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Djarot menjadi DKI 2 setelah diambil sumpahnya dalam pelantikan yang dilaksanakan di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/12/2014), sekitar pukul 13.15.

Sesuai dengan yang direncanakan, pelantikan Djarot dipimpin langsung oleh Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Prosesi pelantikan didahului dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2014 tentang pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta dengan sisa masa jabatan 2012-2017.
Acara pelantikan Djarot turut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan pimpinan partai tempat Djarot bernaung.

Selain Megawati, hadir pula politisi muda Charles Honoris anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, jajaran Muspida Provinsi DKI Jakarta, mulai dari Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Unggung Cahyono, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sumber kompas.com

Kemenlu Diharuskan Melayangkan Protes ke Singapura Karena Ajak WNI Ikut Wamil

Dua orang WNI yang tinggal di Singapura mengikuti wajib militer (wamil) di Singapura. Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diminta untuk melayangkan protes ke pemerintah Singapura karena menerima WNI untuk ikut kegiatan wajib militer.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan, sangat disayangkan adanya WNI yang ikut kegiatan wajib militer di Singapura. Hal ini jelas akan mengakibatkan status pria yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

"Kami sangat menyayangkan adanya WNI yang ikut wajib militer di Singapura. Tentunya dari segi aturan sudah jelas bahwa WNI yang ikut wamil di negara lain dapat kehilangan kewarganegaraannya," ujar Charles Honoris dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Rabu (12/11/2014).

Dua orang WNI tersebut berstatus permanent resident (PR) di Singapura. Namun semestinya pemerintahan Singapura juga tidak bisa seenaknya menerima orang yang berstatus kewarganegaraan asing untuk ikut wajib militer. KBRI juga diminta untuk aktif menjelaskan jika WNI dilarang ikut wajib militer di negara asing.

"Memang ada aturan di Singapura bahwa semua Permanent Resident Singapura, terlepas dari kewarganegaraan yang bersangkutan diwajibkan ikut wamil disana. Kemenlu harus mengirimkan surat protes ke pemerintah Singapura untuk tidak memaksa WNI yang ada disana untuk ikut wajib militer," ucap Charles Honoris.

"Selain itu pihak KBRI juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada WNI di luar negeri untuk tidak ikut wajib militer atau kegiatan militer negara lain. Kalau kata Bung Karno lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang," tambah Charles.

Dua Pria yang masih berstatus WNI diketahui ikut wajib militer Singapura. Keduanya merupakan permanent resident Singapura. Keduanya diketahui ikut Wamil saat latihan gabungan dengan TNI di Magelang, Jawa Tengah. "Ada dua warga negara kita yang ikut Wamil di Indonesia, ketahuannya pas latihan gabungan dengan TNI," terang Direktur Perlindungan TKI dan BHI Kemlu, Krisna Djaelani, Rabu (12/11).

Menurut Krisna, peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu ini sudah ditangani. "Kalau berdasarkan peraturan di Singapura permanent resident mempunyai hak dan kewajiban sama dengan warga negara asli. Jadi ada kewajiban mereka ikut wajib militer," jelas Krisna.

Krisna menjelaskan, sesuai aturan yang ada di Indonesia, WNI yang ikut wajib militer atau bergabung dengan tentara negara lain maka akan hilang kewarganegaraannya.

"Otomatis hilang kewarganegaraannya. Sekarang kita sedang melakukan kerjasama dengan Kemenkum HAM. Ini ranah dari Kemenkum HAM," tutup Krisna.

Sumber Detik

Charles Honoris Sayangkan Bentrokan Sersenjata di Batam

Bentrokan/Ilustrasi/IST

Skalanews - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris sangat menyesalkan terjadinya insiden bentrok bersenjata antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi Batam Kepulauan Riau.

"Insiden itu dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga TNI dan Polri," kata Charles Honoris di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan oknum anggota dari dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara justru beberapa kali terlibat aksi kekerasan.

Ia menilai, TNI dan Polri sebagai lembaga negara yang penjaga pertahanan dan keamanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya anggota dapat memberikan contoh teladan bagi masyarakat awam.

Charles memperkirakan, insiden kekerasan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi berulang kali ini terkait dengan kesejahteraan anggota dari dua institusi negara tersebut yang maish kurang memadai.

 Karena itu, Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini menyatakan, akan berusaha untuk mendorong peningkatan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan prajurit melalui APBN Perubahan tahun 2015.

 "Jika anggaran kesejahteraan prajurit ditingkatkan, saya harapkan tidak ada lagi bentrik di antara prajurit TNI dan anggota Polri," katanya.

 Di sisi lain, Charles juga mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pangdam, dan Kapolda Riau yang bertindak cepat menghentikan insiden bentrokan di lokasi kejadian.

Insiden bentrokan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri terjadi di Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (19/11) malam. (ant/mar)

Sumber: Skalanews, Antaranews
http://skalanews.com/berita/detail/199849/Legislator-Sesalkan-Bentrokan-Sersenjata-di-Batam

Charles Honoris News: Konflik Polri-TNI Terkait Kurangnya Kesejahteraan

Komisi I, Charles Honoris komentari kerusuhan TNI vs Polri di Batam

INSIDEN kekerasan antara oknum anggota TNI versus oknum anggota Polri di Batam disayangkan. Kekerasan itu tidak akan terjadi dan terus berulang, jika prajurit TNI dan anggota Polri  hidup sejahtera.

"Kita tentunya tidak mentolerir terjadinya aksi kekerasan seperti itu yang hanya menodai kepercayaan rakyat kepada dua institusi tersebut,"kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris kepada wartawan, (Kamis, 20/11).

Politisi muda PDI Perjuangan itu sangat menyesalkan konflik yang terjadi antara dua institusi negara yang menjadi garda terdepan pertahanan dan keamanan negara itu.

"Terjadinya konflik seperti itu di Batam menurut hebat kami berkaitan dengan kesejahteraan para anggota baik dari TNI maupun Polri yang tidak memadai,"ujar Charles yang juga Ketua DPD DKI Taruna Merah Putih ini.

‎Sebagai anggota DPR baru periode 2014-2019 dan dipercaya Fraksi PDI Perjuangan untuk bertugas di Komisi I, yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan, Charles bertekad mendorong peningkatan anggaran demi terpenuhinya kesejahteraan personil TNI dan Polri.

Namun demikian, Charles Honoris mengapresiasi langkah-langkah yang diambil pejabat setempat seperti Wakil GUbernur Kepulauan Riau, Kapolda dan Pangdam yang turun langsung ke lapangan untuk mengupayakan penyelesaian.

"Tentunya sebagai anak bangsa, kita tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi,"ujar Charles.

Sumber Jurnas

- See more at: http://www.jurnas.com/news/159239/DPR-Konflik-Polri-TNI-Terkait-Kurangnya-Kesejahteraan----2014/1/News/Politik-Keamanan#sthash.oR0sMLxM.dpuf

Charles Honoris Siap Perjuangkan Kebebasan Beragama

Charles Honoris dan Irene Charles Honoris

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris mengatakan siap berjuang sepenuhnya untuk membela kebebasan beragama di Indonesia.

“Saya akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebebasan beragama, pluralisme, dan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia,” ucap dia kepada satuharapan.com saat ditemui usai mengikuti sidang paripurna Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD RI terpilih periode 2014-2019, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Ia menambahkan hal tersebut merupakan harga mati yang harus dipertahankan di Indonesia.

Meski begitu, Charles yang merupakan pemeluk agama Kristen Protestan mengungkapkan dirinya tidak hanya berjuang membela kaum nasrani, namun ia tetap berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama dari daerah pemilihannya DKI Jakarta.

“Saya akan tetap berjuang untuk keadilan seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan begitu semua komunitas akan mendapat keuntungan yang sama,” kata dia.

Sebagai perwakilan Anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta, lanjut Charles, ia berkomitmen untuk tidak mengambil gaji untuk kepentingan pribadi. “Lima tahun ke depan saya sudah mendirikan rumah aspirasi atau konstituen, nanti ke depannya semua pengeluaran untuk program pemberdayaan di daerah pemilihan akan dilaporkan secara terbuka di situs internet atau di rumah konstituen kita,” kata dia.

PDIP Siap Bersaing

Politisi PDIP itu juga berkomentar terkait peta politik yang terjadi saat ini, yakni antara Koalisi Merah Putih dan koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, waktu akan menyadarkan seluruh Anggota DPR RI untuk mementingkan kepentingan rakyat dibanding keperluan elit-elit politik.

“Artinya akan ada beberapa partai yang bergabung dengan kita di Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, PKB, Hanura, dan NasDem, red),” ujar Charles.

Ia pun mengungkapkan partai tempatnya bernaung siap bersaing dalam pemilihan Ketua DPR RI dan pimpinan-pimpinan komisi, meskipun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sudah terbentuk.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
SATUHARAPAN
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/legislator-baru-pdip-siap-perjuangkan-kebebasan-beragama

Charles Honoris: Pengusul Pilpres Dipilih MPR Diharap Cepat Sadar Diri

Charles Honoris/Suara.com

Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Charles Honoris, berharap anggota partai politik yang menggulirkan wacana pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR agar cepat sadar diri. Menurut dia, itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan elite partai.

“Saya rasa mohon sadar, cepat bangun dari tidur dan mimpi. Sadar teman-teman Koalisi Merah Putih. Harap pentingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik,” kata Charles kepada suara.com di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Charles menegaskan penghapusan pilpres langsung oleh rakyat adalah kemunduran demokrasi yang sudah dicapai bangsa Indonesia dengan susah payah.

“Ini kan kemunduran. Kita melihat RUU Pilkada kemunduran yang luar biasa. Apabila akhirnya ada wacana memilih presiden melalui MPR adalah sesuatu yang malapetaka demokrasi bangsa kita,” kata Charles.

Ide mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir. Salah satu alasannya, kata dia, pilpres langsung justru memecah belah rakyat. Ia akan mengusulkan agar UUD 1945 diamandemen untuk mengakomodir perubahan sistem itu.

PAN adalah partai anggota Koalisi Merah Putih. Koalisi ini, kemarin berhasil menghapus pilkada langsung dan mengganti dengan sistem pilkada diwakilkan ke segelintir anggota DPRD.

http://suara.com/news/2014/10/02/081044/pengusul-presiden-dipilih-mpr-diharap-cepat-sadar-diri/