Anggota Komisi I Minta Aparat TNI Pahami Tugas Dan Fungsinya

Penggunaan personel prajurit TNI di luar tugasnya seperti merazia kendaraan atau truk yang mengangkut beras dan gabah sangat disesalkan. Tindakan itu dinilai melanggar UU TNI.

"Tindakan itu ngawur dan jelas melanggar UU TNI. Dalam melaksanakan fungsinya TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara bukan untuk merazia truk pengangkut beras dan gabah seperti yang terjadi di Pinrang," kata Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris di Jakarta, Senin (2/5).

Hal tersebut ditegaskan politisi PDI Perjuangan menyikapi kasus yang terjadi Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Pada Sabtu (30/4) lalu, belasan kenderaan pengangkut beras dan gabah ditahan di depan kantor Bulog. Lamajjakkang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Beras dan gabah yang diangkut dalam truk ditahan belasan anggota TNI dari jajaran Kodim dan Korem atas permintaan Bulog karena alasan tidak bisa dijual diluar karena serapan perusahaan BUMN ini hingga saat ini belum terpenuhi.

Terkait pelibatan prajurit TNI tersebut, Danramil Koramil 1404-4 Paleteang Kapten Sudirman mengatakan, razia tersebut merupakan perintah langsung pimpinan agar gabah dari Pinrang tidak dijual keluar dari Bumi Lasinrang.

Menurut Charles, tindakan Bulog setempat tidak dibenarkan. Sebab prajurit TNI‎ sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sedangkan sebagai alat pertahanan negara, dia mengatakan TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Selain itu,TNI juga sebagai ‎ penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan‎ pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Charles meminta seluruh lembaga negara tak terkecuali badan-badan lainnya, memahami tugas dan fungsi utama prajurit TNI tersebut dan tidak memanfaatkan untuk keperluan lain di luar tugasnya tersebut.

"Semua ‎komponen negara, termasuk lembaga dan badan negara memahami tugas prajurit TNI dan tidak memanfaatkan mereka untuk hal-hal di luar tugasnya yang justru dapat merusak profesionalisme prajurit TNI yang terus dibangun," katanya.

Sumber : beritasatu.com

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : beritasatu

Charles Honoris Laporkan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris akan melaporkan tindakan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang hadir dalam kampanye Donald Trump kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dia pun berharap MKD memberikan sanksi tegas pada pimpinan DPR tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kita harapkan ada sanksi yang tegas. Walaupun dengan teguran dari MKD, itu juga saksi yang akan membuat mereka malu," kata Charles, Sabtu (5/9/2015).

Baca juga Hadir Di Kampanye Capres AS, Setya Dan Fadli Dianggap LanggarEtika!!

Politikus Muda PDI Perjuangan Charles Honoris menilai, tidak seharusnya Setya Novanto dan Fadli Zon berada di tengah-tengah acara kampanye Donald Trump. Bahkan yang sangat disayangkan, pin DPR RI masih terpasang di baju Setya Novanto di saat menghadiri acara kampanye itu.

"Itu artinya Setya Novanto diperkenalkan sebagai Ketua DPR. Bukan sebagai pribadinya," tutur Charles Honoris.

Menurut Charles Honoris, Setya dan Fadli berangkat ke Amerika Serikat menggunakan uang negara. Dan sudah tentu kedatangan Setya dan Fadli ke kampanye Donald Trump menyakitkan perasaan bangsa Indonesia.

"Apa yang dilakukan (Setya dan Fadli) di tengah kampanye Donald Trump memalukan rakyat Indonesia," ujar Charles Honoris.

Sumber Tribunnews.com

Tak Ada Lagi Pengiriman TKI ke Suriah

KBRI Damaskus kembali memulangkan  sebanyak 13  (tiga belas) orang TKW ke Indonesia via Beirut-Lebanon. Para TKW yang dipulangkan tersebut telah berhasil diperjuangkan dan diselesaikan segala permasalahan dan hak-haknya.

“Kepada yang dipulangkan hari ini, hendaklah tidak kembali lagi ke Suriah yang sedang dilanda perang. Masih ribuan orang yang harus kami bantu di sini. Pemerintah RI sudah menghentikan pengiriman tenaga kerja ke sini,” Didi Wahyudi, Kuasa Usaha Ad-Interim (KUAI) Kepala Perwakilan RI di Damaskus memberikan sambutan sebelum melepas kepulangan para buruh migran (28/8).

Dengan keberangkatan sebanyak 13 orang TKW ini, berarti KBRI Damaskus sampai saat ini telah merepatriasi sebanyak 7.827 orang WNI dari Suriah sejak tahun 2011 lalu. Sementara di penampungan sementara (shelter) KBRI Damaskus sampai saat ini masih terdapat sekitar 90 (lima puluh) TKW lagi yang masih sedang diperjuangkan hak-haknya, dan masih terus berdatangan ke shelter KBRI Damaskus.

Didi Wahyudi, mengatakan bahwa misi utama KBRI Damaskus di Suriah adalah perlindungan dan repatriasi WNI. Sejak September 2011, terlebih lagi dengan kondisi keamanan di Suriah yang semakin memburuk, Pemerintah RI telah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja yang dilanjutkan dengan penghentian permanen dan melakukan repatriasi terhadap seluruh WNI di Suriah.

Pemerintah RI telah menetapkan bahwa TKW/PLRT yang masuk setelah masa moratorium sejak September 2011 ke Suriah merupakan korban dari perdagangan orang (Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO).

Jika dibandingkan gelombang sebelumnya, jumlah repatriasi kali ini tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan Pemerintah Suriah mengharuskan setiap TKW membayar tunggakkan asuransi wajib sebelum memperoleh exit permit dari Imigrasi Suriah. Pejabat Protokol Konsuler sekaligus Pejabat Penerangan Sosial Budaya, AM Sidqi mengatakan hal tersebut memerlukan penanganan yang lebih serius dan pembicaraan tingkat tinggi antara Indonesia dan Suriah. "Kami sudah sampaikan laporan ke Jakarta. Diharapkan dalam waktu dekat ada respon positif," ujar Sidqi. Sumber : kemlu.go.id

Disamping itu, Charles Honoris Anggota Komisi I DPR RI menyatakan sepakat dengan keputusan pemerintah atas pemberhentian pengiriman TKI ke Suriah. Bagi dia pentingnya peran Pemerintah Indonesia yang terus mengawal kepulangan TKI di sana adalah langkah baik untuk menyelesaikan segala permasalahan setiap TKI di Suriah serta menyelesaikan hak-hak TKI sebelum bertolak ke tanah air.

Namun, Charles Honoris menyampaikan agar pemerintah harus tetap menjaga hubungan kedua negara dengan saling berkoordinasi serta duduk bersama memecahkan persoalan-persoalan yang ada terkhusus penanganan TKI di Suriah

Charles Honoris Winner

Charles Honoris is a member of the Indonesian House of Representatives from the Indonesian Democratic Party - Struggle. He was elected from the DKI Jakarta III electoral district with 96,842 votes

CHARLES HONORIS: Perlu Reformasi Manajemen Alutsista

Charles Honoris, Anggota DPR RI komisi I dari fraksi PDI Perjuangan menjelaskan perlunya reformasi manajemen alutsista di TNI agar tidak terjadinya kecelakaan pesawat hercules.
Berikut ini Hasil wawan cara ekslusif dari tv swasta.

Soal Petugas Partai Politik untuk Jokowi, Inilah Kata Charles Honoris

Anggota DPR RI dari F-PDIP Charles Honoris dalam pesan singkat, menjelaskan yang diterima oleh awak media menjelaskan bahwa  hal ini sebenarnya nggak perlu banyak diributkan.

Petugas partai itu seseorang yang diberikan penugasan khusus oleh partai secara organisatoris. Ada yang ditugaskan di eksekutif, legislatif atau distruktural partai.

Menurutnya, petugas partai sebenarnya memiliki konotasi yang berbeda dengan akal sehat masyarakat Indonesia. Kemungkinan besar dalam benark rakyat Indonesia bahwa Jokowi adalah milik bangsa dan negara karena rakyatlah yang memilih

Bagi Charles, partai juga tidak boleh dikerdilkan perannya dalam sistem demokrasi ini. Partai adalah alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan adalah salah satu pilar dalam sebuah demokrasi.