Charles: Pengibaran bendera Papua provokasi jelang Presiden Jokowi ke Australia

Anggota Komisi 1 DPR RI - Charles Honoris

‎Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan aksi pengibaran bendera Papua merdeka di KJRI Melbourne adalah tindakan kriminal.

“Kepolisian Australia harus mengusut dan menangkap pelaku yang dengan ilegal memasuki KJRI Melbourne,” jelasnya di Jakarta, Minggu (8/1/2017).

Menurut Charles, untuk perwakilan diplomatik adalah wilayah extrateritorial yang artinya termasuk wilayah kedaulatan negara yang diwakili.

“Dalam hal ini, KJRI Melbourne adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Hal ini sesuai dengan dan dilindungi oleh hukum internasional,” ujar politikus yang juga pengusaha, anggota komisi Komisi I membidangi Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi ini.

Oleh karena itu, lanjut dia sebagai host country pemerintah Australia wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI disana.

“Saya melihat ada upaya memprovokasi hubungan Indonesia dengan Australia menjelang kunjungan presiden Jokowi ke Australia,” kata Charles.

“Pemerintah Australia harus menunjukkan keseriusannya memproses tindak pidana tersebut karena berpotensi mengganggu hubungan bilateral,” tambahnya.

Australia adalah mitra penting bagi Indonesia khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata dan penanganan pidana terorisme.

“Semua pihak harus menjaga kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa dengan kepala dingin untuk kepentingan nasional,”pungkasnya.

Sumber : Lensaindonesia

Charles PDIP: Nama-Nama Calon Dubes Usulan Jokowi Berkualitas

Presiden Jokowi telah menyerahkan nama-nama calon duta besar kepada DPR untuk diuji kepatutan dan kelayakannya. Surat tersebut sudah diserahkan ke Pimpinan DPR.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menilai nama-nama yang diajukan Jokowi merupakan sosok yang tepat dan mempunyai rekam jejak yang baik.

"Pilihan nama-nama calon Dubes yang diajukan presiden bagus. Banyak tokoh-tokoh berkualitas yang diusulkan kali ini untuk negara-negara yang strategis bagi Indonesia," ujar Charles di Jakarta Sabtu (27/11/2016).

Ia pun menyebut beberapa nama seperti Arifin Tasrif yang diusulkan menjadi Dubes Indonesia untuk Jepang dan politisi Partai Golkar Tantowi Yahya yang diusulkan menjadi Dubes Selandia Baru.

"Pos di Tokyo misalnya akan diisi oleh Arifin Tasrif seorang profesional yang sudah berhasil di beberapa BUMN strategis. Pak Arifin saya yakin bisa meningkatkan investasi Jepang di Indonesia," kata Charles seperti dilansir dari Antara.

"Pak Tantowi Yahya juga yang akan mengisi jabatan dubes di Selandia Baru.  Indonesia bisa banyak belajar dari Selandia Baru dalam mengelola sektor pertanian," lanjut dia.

Selain dua nama itu, Charles juga menyebut nama  Sekjen Kementerian Luar Negeri Kristiarto Legowo sebagai Dubes Indonesia untuk Australia.

"Sebagai Sekjen Kemlu pak Kris sangat piawai dalam pengelolaan keseharian Kemlu. Beliau adalah pribadi yang sangat luwes dan pandai berdiplomasi. Hubungan Indonesia-Australia sangat berwarna. Jadi, penempatan pak Kris sudah tepat," ucap dia.

Ia berharap nama-nama yang akan diajukan dapat menjalankan uji kelayakan yang akan dijalankan di Komisi I DPR RI.

"Saya ucapkan selamat kepada para calon dubes. Dalam waktu dekat Komisi I DPR akan fit and proper test calon dubes sebelum memberi pertimbangan kepada presiden. Semoga semua calon bisa mengikuti prosesnya dengan baik," Charles menandaskan.

Sumber : LIPUTAN6

Timses: Ruhut Bisa Berpengaruh Baik untuk Perolehan Suara Ahok-Djarot

Charles Honoris

Ruhut Sitompul telah ditunjuk sebagai salah satu juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot untuk Pilgub DKI 2017. Politisi PDIP Charles Honoris sebagai orang yang mengajak Ruhut bergabung dalam tim, meyakini kehadiran politisi Partai Demokrat (PD) itu bisa menjadi magnet penarik suara.

“Kalau masalah Bang Ruhut saya kontak dari awal dia memang mendeklarasikan diri dengan segala konsekuensi. Saya angkat topi dia konsisten meski Demokrat punya calon sendiri,” kata Charles di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Menurut Charles, Ruhut merupakan politisi dengan citra baik di mata masyarakat. Ia mengungkapkan kehadiran Ruhut juga bisa mendongkrak suara Ahok-Djarot.

“Saya melihatnya dia orang yang punya kredibilitas yang baik di mata publik dan berpengaruh baik bagi suara Ahok nanti,” ungkap Bendahara Timses Ahok-Djarot ini.

Charles menambahkan, keputusan mengajak Ruhut tak berpengaruh dengan hubungan antara PDIP dengan Partai Demokrat. Ia mengajak Ruhut atas nama individu.

“Saya rasa kita mengajak sebagai individu bukan kader Demokrat kita nggak ada permasalahan apapun. Bahwa ada konsekuensi politik bagi Ruhut, kita angkat jempol bagi dia yang mau mengambil risiko,” bebernya.

Sebelumnya, Ruhut mengaku siap sepenuh hati dan sekuat tenaga mendukung strategi pemenangan Tim Ahok-Djarot. Bahkan ia menyatakan siap mundur sebagai anggota DPR.

“Kalau mandi itu basah, enggak boleh setengah-setengah. Mulai sekarang mereka sudah jadwalkan aku banyak, kalau perlu nginap di rumah penduduk DKI, ini untuk meyakinkan mereka kenapa Ahok,” paparnya.

“Kalau nanti masih kurang, akhir reses ini aku mundur dari DPR. Mantap enggak?” imbuhnya.

Sumber : Detik

Budi Gunawan Diharapkan Bisa Sinergikan BIN dengan Polri

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris berharap dengan penunjukan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) bisa membuat Polri dan BIN bersinergi dengan baik, khususnya penanganan kasus pidana terorisme.
‎
"‎Salah satu tantangan BIN ke depan adalah memperbaiki koordinasi dengan lembaga penegak hukum khususnya dalam hal penanganan pidana terorisme. Tentunya fungsi intelijen memiliki peran penting dalam upaya memerangi pidana terorisme. Sinergi yang baik antara BIN dan Polri akan membuat upaya penanganan kasus terorisme lebih efektif," kata Charles dihubungi, Jumat (2/9/2016).

Menurut Charles, pergantian ini tentunya sudah dipertimbangkan Presiden secara matang. Sebab, Budi Gunawan merupakan jenderal senior yang matang pengalaman di Kepolisian.‎Dia menambahkan, Komisi I DPR siap melakukan fit and proper test sesuai yang diamanatkan UU menanggapi surat presiden yang merekomendasikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. 
‎
Charles menambahkan, ada sejumlah tantangan yang akan di hadapi BIN. Di antaranya,‎terkait masalah ancaman pertahanan dan keamanan negara. Serta, pengupayaan ‎perlindungan terhadap WNI, seperti penculikan WNI oleh kelompok teroris Abu Sayaf. 

"Kehadiran pak Budi Gunawan bisa membawa angin segar bagi BIN. Saya percaya pak Budi Gunawan bisa menerapkan pendekatan-pendekatan yg lebih efektif terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap Indonesia," tuturnya.

Sumber : SUARA

7 ABK TB Charles Tak Kunjung Dibebaskan, Keluarga Datangi Kemenlu

Charles Honoris, Anggota Komisi 1 DPR RI

Pihak keluarga tujuh Anak Buah Kapal (ABK) Tugboat Charles 001 korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf, mendatangi kantor Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Kedatangan mereka dari Samarinda, Kalimantan Timur, untuk meminta kejelasan upaya pemerintah dalam pembebasan para sandera.

"Tujuan kedatangan keluarga adalah untuk meminta informasi perkembangan terakhir upaya pemerintah dalam membebaskan para sandera," kata Direktur PWNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal.

Selain itu, kedatangan keluarga korban juga untuk menyampaikan permintaan diberikannya pendamping dalam upaya pembebasan tersebut.

Iqbal menjelaskan, ada lima anggota keluarga dari tujuh ABK TB Charles 001 yang datang dan melakukan pertemuan dengannya secara tertutup.
Di antaranya, istri ABK Ismail, Dian Megawati Ahmad.

Kedatangan mereka ke Kemenlu difasilitasi oleh pihak perusahaan kapal dan didampingi oleh anggota Komisi I DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri dan Charles Honoris.

Dalam pertemuan, disepakati bahwa keselamatan sandera menjadi prioritas utama.

Dan diketahui DPR RI juga terus memonitor upaya pemerintah dalam membebaskan sandera.

Dengan begitu, pemerintah akan sangat menghitung setiap langkah yang akan dilakukan dalam pembebasan para sandera.

"Tadi kami juga sampaikan update kondisi seluruh sandera, di mana dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik. Kami mendapat informasi itu langsung melalui koordinasi dengan berbagai pihak di Indonesia maupun Filipina," ujarnya.

Iqbal menambahkan, dari pertemuan juga disepakati saat ini Kemenlu memperkuat komunikasi dan konsolidasi antara pemerintah, DPR, perusahaan dan keluarga, dalam upaya pembebaskan ketujuh sandera.

"Sehingga semua pihak harus bersama-sama untuk bekerjasama, saling konsultasi dan kordinasi untuk melakukan satu strategi yang sama dalam rangka membebaskan ketujuh sandera," katanya.

Tujuh ABK TB Charles disandera kelompok bersenjata di selatan Filipina sejak 22 Juni 2016.

Mereka adalah Ferry Arifin (nahkoda), Ismail (Mualim I), Muhammad Mahbrur Dahri (KKM), Edi Suryono (Masinis II), Muhammad Nasir (Masinis III), Muhammad Sofyan (Oliman) dan Robin Piter (juru mudi).

Sumber : Tribunnews

Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Ahok-Djarot Dinilai Sangat Tinggi

Politisi PDI-Perjuangan (PDIP) Charles Honoris menilai wajar jika muncul sejumlah dukungan relawan Ahok-Djarot belakangan ini. Menurut survei Charta Politika menunjukkan bahwa kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Ahok-Djarot mencapai 82,8 persen.

"Saya kira wajar ya (dukungan masyarakat ke Ahok-Djarot). Artinya, ada kepuasan masyarakat kepada pasangan itu," ujar Charles di Jakarta, Senin (6/6).

Menurutnya, kelompok relawan itu muncul dari masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Ahok-Djarot selama memimpin ibu kota sebagai gubernur dan wakil gubernur. Bahkan, kata dia, di berbagai survei kepuasan publik terhadap pasangan itu sangat tinggi.

Bahkan, kata anggota Komisi I itu, tingkat kepuasan publik Ahok-Djarot jauh lebih tinggi dibandingkan survei kepuasan Jokowi-Ahok selama memimpin ibukota.

Sejumlah titik di Ibukota mulai diramaikan dengan spanduk ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa dari pasangan Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok dengan wakilnya Djarot Syaiful Hidayat. Spanduk yang tersebar di sejumlah titik itu dibuat oleh relawan Ahok-Djarot.

Dari pantauan di sejumlah titik jalan raya di Jakarta, Senin (6/6) pagi, spanduk dengan memajang foto Ahok-Djarot itu dibuat menjelang bulan puasa. Seperti terpantau di depan gerbang utama gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Pesan dalam spanduk itu tertulis "Ahok-Djarot Sudah Teruji dan Terbukti". Spanduk yang sama juga muncul di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Spanduk tersebut merupakan bentuk dukungan para relawan terhadap pasangan Ahok-Djarot untuk maju sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pilkada DKI akan digelar Februari tahun depan.

Sumber : beritasatu.com

Anggota Komisi I Minta Aparat TNI Pahami Tugas Dan Fungsinya

Penggunaan personel prajurit TNI di luar tugasnya seperti merazia kendaraan atau truk yang mengangkut beras dan gabah sangat disesalkan. Tindakan itu dinilai melanggar UU TNI.

"Tindakan itu ngawur dan jelas melanggar UU TNI. Dalam melaksanakan fungsinya TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara bukan untuk merazia truk pengangkut beras dan gabah seperti yang terjadi di Pinrang," kata Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris di Jakarta, Senin (2/5).

Hal tersebut ditegaskan politisi PDI Perjuangan menyikapi kasus yang terjadi Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Pada Sabtu (30/4) lalu, belasan kenderaan pengangkut beras dan gabah ditahan di depan kantor Bulog. Lamajjakkang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Beras dan gabah yang diangkut dalam truk ditahan belasan anggota TNI dari jajaran Kodim dan Korem atas permintaan Bulog karena alasan tidak bisa dijual diluar karena serapan perusahaan BUMN ini hingga saat ini belum terpenuhi.

Terkait pelibatan prajurit TNI tersebut, Danramil Koramil 1404-4 Paleteang Kapten Sudirman mengatakan, razia tersebut merupakan perintah langsung pimpinan agar gabah dari Pinrang tidak dijual keluar dari Bumi Lasinrang.

Menurut Charles, tindakan Bulog setempat tidak dibenarkan. Sebab prajurit TNI‎ sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sedangkan sebagai alat pertahanan negara, dia mengatakan TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Selain itu,TNI juga sebagai ‎ penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan‎ pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Charles meminta seluruh lembaga negara tak terkecuali badan-badan lainnya, memahami tugas dan fungsi utama prajurit TNI tersebut dan tidak memanfaatkan untuk keperluan lain di luar tugasnya tersebut.

"Semua ‎komponen negara, termasuk lembaga dan badan negara memahami tugas prajurit TNI dan tidak memanfaatkan mereka untuk hal-hal di luar tugasnya yang justru dapat merusak profesionalisme prajurit TNI yang terus dibangun," katanya.

Sumber : beritasatu.com